Ada Nama Wiranto, Burhanuddin Abdullah hingga Teddy Wijaya, SETARA Institute Kritik Keras Penganugerahan Bintang Mahaputra oleh Prabowo

JawaPos.com - Penganugerahan Bintang Mahaputera oleh Presiden Prabowo Subianto kepada ratusan penerima pada tahun 2025 menuai kritik tajam. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai keputusan Presiden sarat dengan subjektivitas pribadi dan mengabaikan prinsip hukum yang berlaku.

"Penganugerahan Bintang Mahaputera bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pasal 2 UU tersebut dengan jelas menegaskan asas kemanusiaan, asas keteladanan, asas kehati-hatian, asas keobjektifan, dan keterbukaan," kata Hendardi kepada wartawan, Kamis (28/8).

Menurutnya, Penganugerahan Bintang Mahaputera kali ini harus ditolak, karena sejumlah penerima justru tidak memenuhi syarat objektif. Ia menyebut, Wiranto tak layak mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan dari negara.

"Ada penerima yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, seperti Wiranto. Nama tersebut tidak seharusnya diberi tanda kehormatan negara karena catatan keterlibatannya dalam Tragedi 1998 dan pelanggaran HAM seputar Referendum Timor Leste," ujar Hendardi.

Selain itu, Hendardi juga menyoroti pemberian penghargaan kepada eks narapidana korupsi Burhanuddin Abdullah. Menurutnya, Burhanuddin justru kini dipercaya menggawangi perekonomian dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

"Publik mencatat bahwa Burhanuddin adalah salah satu ‘arsitek’ ekonomi pemerintahan Prabowo, tetapi statusnya sebagai eks koruptor semestinya menjadi alasan tegas untuk tidak melayakkan yang bersangkutan menerima Bintang Mahaputera," ucapnya.

Ia menilai, keputusan ini justru mengabaikan asas keteladanan yang menjadi dasar aturan. Tidak hanya itu, Prabowo juga dianggap terlalu subjektif dalam memberikan tanda kehormatan kepada para pembantunya di Kabinet Merah Putih, termasuk Teddy Indra Wijaya dan Bahlil Lahadalia.

"Masyarakat bertanya, apa jasa besar para menteri yang baru menjabat melalui penunjukan politik Presiden itu? Integritas mereka pun belum teruji, bahkan beberapa di antaranya terseret dalam isu dugaan korupsi," ujar Hendardi.

Lebih jauh, Hendardi menilai kritik publik yang meluas menunjukkan ada masalah serius dalam mekanisme penentuan penerima penghargaan ini. "Penolakan yang datang dari akademisi, intelektual, hingga aktivis masyarakat sipil memperlihatkan proses profiling calon penerima Bintang Mahaputera tidak dilakukan secara terbuka dan tidak melibatkan publik," jelasnya.

Ia menegaskan, cara Presiden mengelola tanda kehormatan negara ini justru merendahkan nilai penghargaan itu sendiri. Meski sulit berharap Presiden akan menganulir keputusannya, Hendardi mengingatkan agar publik tidak berhenti melakukan pengawasan.

"Tindakan negara, termasuk pemberian gelar dan tanda jasa, harus tunduk pada hukum. Mengabaikan hukum adalah pelanggaran serius terhadap sumpah jabatan Presiden yang seharusnya dijunjung tinggi," pungkasnya.