Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 16 Juli 2025 | 14.40 WIB

Pelaku Usaha Akui Ada Oknum Penggilingan Mengoplos beras Premium dengan Medium, Polisi Polisi Periksa 25 Pemilik Merek Beras

ILUSTRASI Beras premium. (Dok. JawaPos.com) - Image

ILUSTRASI Beras premium. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso angkat bicara soal skandal beras premium oplosan.

Ia mengakui bahwa Pengoplosan kadang dilakukan oleh oknum pengusaha penggilingan. Karena itu, pelaku pengoplosan beras harus ditindak tegas. Karena memang melanggar aturan.

Sementara untuk yang ketidaksesuaian timbangan, bisa jadi alat timbangannya sudah lama ditera. Pada prinsipnya ketika pengoplosan dilakukan secara sengaja, harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kalau sengaja berarti pelanggaran," katanya.

Sebagai pelaku usaha penggilingan beras, Sutarto menjelaskan kondisi yang mereka hadapi sekarang. Yaitu harus membeli beras dengan harga tinggi. Khususnya setelah pemerintah menetapkan harga pembelian gabah minimal Rp 6.500/kg dengan kondisi apapun.

Di sisi lain, pemerintah tidak menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium. Ketika penggilingan membeli bahan baku dengan harga tinggi, lalu HET tidak dinaikkan, maka margin keuntungan mereka menipis.

Bahkan dalam kondisi tertentu, mereka tidak mendapat untung. "Misalnya rebutan dengan penggilingan lain, terus tengkulak menaikkan harga gabah dengan alasan stok berkurang," tuturnya.

Dia menjelaskan, sebagian penggilingan terpaksa harus tetap beroperasi supaya bisa terus membayar karyawan dan tanggungan utangnya.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, lanjut Sutarto, ada oknum penggilingan yang mengoplos beras yang dijual. Beras premium dioplos dengan beras medium. Sehingga mereka dapat melebarkan keuntungan di tengah harga bahan baku yang naik. 

"Kami berharap pemerintah mengkaji ulang HET," tuturnya. Sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan secara utuh. Tidak hanya di sisi petani saja.

Selain itu Sutarto berharap Bulog terus menggelontorkan cadangan berasnya ke pasaran. Supaya bisa mengontrol harga. "Saya setuju negara harus punya cadangan beras," katanya.

Tapi cadangan itu tetap harus disalurkan. Dengan catatan penyaluran harus tepat waktu, jumlah, tempat, dan harga. Jangan sampai beras Bulog dikucurkan di daerah yang sedang panen raya.

Sutarto menegaskan bahwa pemain dalam tata niaga beras sangat banyak. Pengawasan harus terus dilakukan. Supaya seluruh pihak tidak ada yang dirugikan. Mulai dari petani, penggilingan beras, sampai dengan konsumen. 

Polisi Periksa 25 Pemilik Merek Beras Premium Kemasan 5 Kilogram

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri saat ini tengah berupaya mendalami kasus beras oplosan yang sedang ramai diperbincangkan publik.

Hingga saat ini pemeriksaan masih berlanjut, dan terdapat 25 pemilik merk beras kemasan yang direncanakan untuk diperiksa. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Kepala Satgas Pangan Brigjen Helfi Assegaf menuturkan bahwa sejauh ini penyidik Satgas Pangan Polri telah memeriksa 6 perusahaan dan pemilik 8 merk beras kemasan 5 Kg.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore