Gubernur Agustiar Sabran Ultimatum Perusahaan di Kalteng Agar Taat Bayar Pajak Tepat Waktu

JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, memberikan ultimatum kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalteng.

Gubernur Agustiar Sabran mengingatkan, agar perusahaan-perusahaan tersebut jangan telat membayar pajak. Jangan mimpi ingin cepat dilayani kalau tidak taat membayar pajak.

Pesan tegas Gubernur Agustiar Sabran disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, di Aula Eka Hapakat, Kamis (12/6/2025) pagi.

“Kalau tidak bayar pajak dengan benar, jangan mimpi dilayani cepat. Kami hanya akan melayani yang taat aturan dan berkontribusi nyata bagi daerah,” tegas Gubernur Agustiar Sabran di hadapan para pimpinan instansi, asosiasi usaha, dan perwakilan perusahaan sektor strategis.

Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, masih banyak pelaku usaha yang menikmati hasil sumber daya alam Kalteng, namun enggan menjalankan kewajiban fiskalnya secara jujur.

Menurutnya, Kalteng memiliki pendapatan dari sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan belum tergarap secara optimal, untuk menaikkan pendapatan daerah.

Ini tentu untuk mengingkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng, di mana pendapatan daerah Bumi Pancasila sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.

Gubernur Agustiar Sabran, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memberikan prioritas layanan bagi perusahaan yang transparan, taat pajak, membeli BBM dari dalam daerah, dan menyimpan dana di bank lokal. Ia juga mewajibkan pelampiran bukti pajak BBM, kendaraan, dan air permukaan dalam setiap pengajuan izin.

“Kuncinya adalah koordinasi. Kita punya potensi besar, tapi kalau data tidak akurat, pajak tidak dibayar, dan BBM dibeli dari luar daerah, ya PAD kita tidak akan pernah maksimal,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, akan menjalankan perintah Gubernur Agustiar Sabran.

“Tujuannya jelas, memperkuat sinergi antarinstansi agar PAD meningkat, khususnya dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal,” jelas Leonard.