Tarif Ojol Jadi Polemik Terus, Kementerian UMKM Jembatani Pengemudi dan Aplikator

Ribuan driver online (ojol) saat berkonvoi melintasi Jalan Pemuda, Surabaya, Selasa (20/5). (Ikrar Raditya for JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) brrkomitmen akan membangun ekosistem kemitraan yang sehat dan berkelanjutan antara pengemudi ojek online, aplikator, serta pelaku UMKM. Isu ini sampai saat ini masih menjadi polemik, karena pihak pengemudi ojol kerap memprotes kebijakan tarif.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya tengah mengusulkan pembentukan koperasi kemitraan bagi mitra ojek online pada masing-masing aplikator. Koperasi ini diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi kolektif bagi mitra pengemudi, termasuk dalam hal pengadaan atribut kerja seperti jaket dan helm, serta penyediaan layanan simpan pinjam dan usaha produktif lainnya.

“Dari koperasi, kita bisa mendorong semangat usaha dari anggota untuk anggota. Ini juga sejalan dengan gagasan Koperasi Merah Putih yang sedang Pemerintah galakan,” kata Maman kepada wartawan, Jumat (23/5)

Kementerian UMKM akan terus berperan aktif dalam menciptakan iklim kemitraan yang baik. Sebab, harus terjalin kerja sama antara pengemudi dan aplikator.

“Kementerian UMKM berkepentingan menjaga stabilitas dan kondusivitas industri transportasi online, termasuk hubungan antara aplikator dengan pengemudi ojek online serta merchant UMKM di dalamnya,” imbuhnya.

Baca Juga: BKN Akui Belum Ada Kementerian dan Lembaga Serahkan Data Kepegawaian untuk Dipindah ke IKN

Maman menuturkan, transportasi daring memiliki peran penting pada era digital seperti sekarang. Selain itu, juga bisa berdampak terhadap perputaran ekonomi UMKM sektor makanan, minuman, dan ritel.

“Ekosistem digital kita tidak boleh terganggu hanya karena adanya polemik terkait tarif. Aplikator dan pengemudi ojek online saling membutuhkan. Tanpa salah satu unsur tersebut, perputaran ekonomi digital tidak akan optimal,” tegasnya.

Terkait aspirasi pengemudi ojek online mengenai skema tarif bagi hasil, termasuk isu potongan sebesar 10 persen yang sempat memicu aksi unjuk rasa, Maman mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog dan sikap terbuka.

Maman mencontohkan beberapa aplikator seperti Maxim dan Indrive yang menerapkan potongan tarif di kisaran 10 hingga 13 persen, sebagai bentuk alternatif yang dapat dipilih mitra pengemudi.

“Tidak perlu berpolemik. Jika ada pihak yang merasa keberatan dengan skema yang ditawarkan satu aplikator, tersedia pilihan lain dengan kebijakan yang lebih sesuai. Prinsip kami adalah menjaga fleksibilitas dan keberlanjutan bagi semua pihak,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Tarif Ojol Jadi Polemik Terus, Kementerian UMKM Jembatani Pengemudi dan Aplikator

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Tarif Ojol Jadi Polemik Terus, Kementerian UMKM Jembatani Pengemudi dan Aplikator

Tags

Artikel Terkait

Berusaha Bangkit, Keluarga Ojol Korban Tewas Kerusuhan Demo di Makassar Kini Buka Usaha Kios Elektronik

Polri Sidak Shelter Ojol di Medan, Tekankan Polantas Harus Dekat dengan Komunitas

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Tidak akan Kenakan Tarif di Selat Malaka

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com