MK Batalkan Lagi Hasil Pilkada Barito Utara, Begini Langkah KPU

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang untuk kedua kalinya membatalkan hasil Pilkada Barito Utara.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, sesuai putusan, MK memberi waktu 90 hari kepada KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dengan diawali tahapan pencaloban.

"Tentunya KPU RI segera mempersiapkan kebijakan teknis lanjutan dari putusan tersebut," ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/5).

Terkait kesediaan anggaran, pihaknya akan meminta KPU Kalimantan Tengah bersama KPU Barito Utara berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab pembiayaan pelaksanaan PSU dibiayai dari dana ABBD.

"Mudah-mudahan tidak ada hambatan dari sisi pembiayaan," jelasnya.

Disinggung soal pelaksanaan Pilkada Barito Utara yang sudah dua kali dibatalkan, Idham membantah jika persoalan di KPU. Sebab, tidak ada aspek teknis yang dipersoalkan MK. Sebaliknya, MK mendasarkan putusannya pada tindak pidana politik uang.

"Titik tekannya adalah bagaimana pasangan calon beserta para pemilih dapat memahami aturan dengan baik berkenaan dengan," jelasnya.

Sebelumnya, MK membatalkan lagi hasil pilkada barito utara. Sebab dalam coblosan ulang, ditemukan praktik jual beli suara secara masif. Bahkan, calon berani membayar hingga Rp 16 juta untuk satu suara karena kedua paslon hanya selisih 8 suara.