Indonesia Masuk Peringkat ke-122 Indeks Hambatan Perdagangan Internasional, Lebih Rendah Dari Singapura dan Vietnam

Perhelatan 2nd Innovation Summit Southest Asia and Premier Launch of The 2025 Trade Barrier Index di Jakarta, Selasa (6/5). (Foto: Nuru Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Indonesia menduduki peringkat ke-122 dalam Indeks Hambatan Perdagangan Internasional atau International Trade Barrier Index 2025 yang dirilis oleh Organisasi pendidikan asal Washington D.C, Amerika Serikat, Tholos Foundation, pada Selasa (6/5). 

Dalam data yang dirilis, Indonesia menjadi negara terendah daripada negara tetangga Singapura yang berada diposisi nomor 2. Kemudian disusul oleh Jepang peringkat ke-5, Australia ke-7, Filipina ke-116. 

Selanjutnya, Vietnam yang berada di posisi ke-117, Thailand ke-118, dan India menduduki peringkat ke-120. Adapun peringkat pertama telah diduduki oleh Hong Kong. 

"Memang Indonesia berada di peringkat terakhir, tapi  justru ini menunjukkan potensi yang luar biasa. Ada harapan besar terhadap pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Apalagi saat ini banyak perusahaan di AS dan Eropa yang tengah mencari alternatif rantai pasok di kawasan Asia. Common sense reform dapat membawa Indonesia melompat menuju era baru," kata Analis Kebijakan Tholos Foundation, Phillip Thompson dalam acara 2nd Innovation Summit Southest Asia and Premier Launch of The 2025 Trade Barrier Index di Jakarta, Selasa (6/5). 

Untuk diketahui, TBI sendiri merupakan indeks global yang membandingkan tingkat keterbukaan dan hambatan perdagangan antarnegara. Indeks ini mengukur hambatan perdagangan langsung dan tidak langsung terhadap 122 negara yang mempengaruhi 97 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 80 perse  populasi dunia. 

Adapun hambatan yang dinilai Tholos Foundation mencakup hambatan nontarif, pembatasan layanan, serta hambatan pada fasilitasi hingga kinerja logistik, dan hak milik. 

Sedangkan hambatan tidak langsung terkait kinerja logistik, hak cipta, pembatasan perdagangan digital dan keanggotaan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). 

"Jadi, dalam hal tarif, Indonesia memiliki tarif rata-rata yang relatif tinggi. Jumlah lini tarif yang bebas bea rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Pembatasan layanan menjadi yang paling tinggi. Ini adalah cara bisnis asing dapat berpartisipasi dalam industri tertentu,” ujarnya. 

Dalam peluncuran TBI 2025 juga mengangkat case study kontroversi pelarangan penjualan Apple iPhone 16 di Indonesia. Dalam konteks ini, salah satu yang disoroti adalah masih adanya hambatan perdagangan yang kaku dan terlalu membatasi, khususnya persyaratan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau Local Content Requirement (LCR). 

"Kontroversi iPhone 16 baru-baru ini adalah contoh yang jelas daripada menarik investasi yang lebih besar, penegakan LCR yang kaku di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan produksi dan ketidakpastian peraturannya. Hal itu berpotensi menghalangi jenis kemitraan dan peningkatan yang dibutuhkan negara," bebernya. 

Pada kesempatan yang sama, Dr. Carmelo Ferlito, CEO Center for Market Educatio (CME) sekaligus pengajar di Universitas Prasetiya Mulya mengatakan fi tengah hiruk-pikuk ketegangan perdagangan dan geopolitik, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat investasi yang kompetitif. 

"Beliau menekankan pentingnya kemudahan berusaha dan penyederhanaan birokrasi & regulasi yang selama  ini membebani pelaku usaha. Pesan ini sangat sejalan dengan misi kami, mendorong perdagangan yang lebih terbuka, arus investasi, serta inovasi," ujar Carmelo. 

"Ketiganya, jika dipadukan, akan menjadi resep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mengelurkan Indonesia dari middle income trap,” pungkasnya.