Logo JawaPos
Author avatar - Image
Senin, 5 Mei 2025 | 22.13 WIB

Tegas! Dedi Mulyadi Tak Akan Beri Bantuan Bagi Warga Jabar yang Laki-lakinya Tidak Jalani Program KB

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Apresiasi Budaya Jawa Barat " Abdi Nagri Nganjang ka Warga" di Lapangan Pandapa Paramarta, Kuningan, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). (Tim Media KDM) - Image

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Apresiasi Budaya Jawa Barat " Abdi Nagri Nganjang ka Warga" di Lapangan Pandapa Paramarta, Kuningan, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). (Tim Media KDM)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengeluarkan pernyataan tegas terkait penyaluran bantuan sosial di wilayahnya. Ia menekankan, keikutsertaan program Keluarga Berencana (KB), khususnya laki-laki akan menjadi syarat utama bagi warga yang ingin mendapatkan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar.

“Nanti ke depan Pak Kepala Bappeti, ada 150 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov, tapi syaratnya, boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti boleh dapat beasiswa, tapi harus KB dulu. Bantuan sosial lainnya pun sama, mau terima bantuan rumah? KB dulu,” kata Dedi Mulyadi dalam sebuah rapat koordinasi di Bandung, yang diunggah ke dalam media sosial Instagram pribadinya, Senin (5/5).

Dedi menegaskan, tanggung jawab untuk menjalani KB tidak boleh hanya dibebankan pada perempuan. Ia mendorong agar laki-laki juga aktif mengambil peran dalam program pengendalian kelahiran ini.

“Saya sarankan, selalu menuntut orang yang saya bantu tapi KB dulu dan yang hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan,” ujar Dedi.

Menurutnya, sistem pendataan kependudukan juga harus diperkuat agar informasi mengenai status KB warga dapat langsung terintegrasi dengan penyaluran bantuan.

“Ini harus terintegrasi dan harus berbasis data kependudukan. Ketika kami mengirimkan bantuan, kalau sudah ber-KB boleh bantuan, belum KB ya KB dulu. Tapi KB-nya harus laki-laki,” ucap Dedi.

Dedi menilai, suami yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya karena terlalu banyak jumlah anak telah gagal menjalankan peran sebagai kepala keluarga.

“Yang bertanggung jawab membangun rumah suaminya, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya suaminya. Kalau suaminya tak mampu lagi membesarkan anaknya, membiayai pendidikan anaknya, maka dia sudah gagal menjadi seorang suami,” tegas dengan nada serius.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa meski dirinya tidak memiliki istri, ia tetap berpihak pada hak-hak perempuan.

“Ini saya serius walaupun tidak punya istri tapi berpihak pada kaum perempuan,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore