Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Eks Rektor Universitas Pancasila Mangkrak, Sahroni Minta Polri Usut Tuntas Tanpa Pandang Bulu

JawaPos.com - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) telah menonaktifkan ETH dari jabatannya sebagai rektor karena dugaan melakukan pelecehan seksual. Meski begitu, kasus ini sudah mangkrak sekitar 1 tahun di Polda Metro Jaya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak kasus ini segera diselesaikan. Harus ada kepastian hukum terkait status kasus tersebut sehingga memberikan keadilan bagi semua pihak.

“Saya mendesak polisi, khususnya Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri agar segera selesaikan kasus dugaan kekerasan seksual oleh ex-rektor Universitas Pancasila ini," kata Sahroni, Rabu (30/4).

Sahroni mengatakan, polisi harus bekerja profesional menyelesaikan kasus ini. Sebab, bisa menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan Indonesia bila memang telah terjadi pelecehan seksual.

"Kasusnya sudah terlalu berlarut-larut sejak setahun lalu, dan sudah memakan korban, yakni rektor saat ini yang sampai dipecat karena diduga menolak untuk mempekerjakan kembali terduga pelaku. Jika itu benar terjadi, maka ini preseden pendidikan yang buruk sekali, di mana seorang rektor yang mau melindungi korban kekerasan seksual justru dipecat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bendahara Umum Partai NasDem ini pun meminta setiap kasus kekerasan seksual bisa diselesaikan secara tegas dan berkeadilan, tanpa memandang gelar dan jabatan pelakunya.

“Perlu diingat bahwa kasus kekerasan seksual tak bisa diselesaikan hanya dengan cara-cara kekeluargaan atau sebatas kebijakan institusi seperti pemecatan. Pidananya harus diproses, dan diproses dengan cepat. Karena dalam kasus seperti ini, khususnya yang dilakukan oleh orang high profile, akan banyak kepentingan di sana. Jadi polisi harus cepat bergerak agar dinamikanya tidak berubah dan objektivitas bisa tetap terjaga," pungkas Sahroni.