Hasto Tulis Surat dari Balik Penjara KPK, Singgung Penyalahgunaan Kekuasaan Era Jokowi

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuliskan sebuah surat dari dalam rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat itu, Hasto menyinggung kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai sebagai dampak dari abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya.

Surat itu dibacakan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (11/4).

“Kesulitan ekonomi saat ini memaksa pemerintahan Pak Prabowo melakukan efisiensi. Ini akibat salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo,” tulis Hasto.

Menurutnya, di dalam tahanan dirinya selalu mendoakan bangsa dan negara agar terbebas dari rasa takut untuk berbicara dari rasa ketidakadilan.

"Di dalam tahanan KPK, saya selalu mendoakan bangsa dan negara, khususnya bagi perjuangan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan bagi setiap anak bangsa agar bebas dari rasa takut untuk berbicara,” ujar Hasto melalui surat yang dibacakan Guntur.  

Hasto pun mengaku, dirinya menjalani puasa khusus selama 36 jam tanpa makan dan minum sebagai bentuk penggemblengan jiwa dan raga, disertai olahraga teratur. Hal itu pun menyebabkan berat badannya turun 6 kilogram.

“Hidup semakin disempurnakan dengan mengobarkan semangat juang, olah spiritual, dan olahraga. Di tahanan, terjadi kristalisasi nilai dan semangat. Jangan pernah takut berjuang bagi keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan,” tegasnya.  

Ia menyerukan seluruh komponen bangsa bersatu mengatasi tantangan tersebut sembari menegaskan pentingnya supremasi hukum.

“Tanpa hukum yang berkeadilan, tidak ada kemakmuran. Membiarkan ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan,” urainya.  

Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK sejak Februari 2025 terkait dugaan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024, menuding bahwa kasus yang menjeratnya bermuatan politisasi.

Dalam surat penutuptnya, Hasto mengingatkan publik tentang kompleksnya tantangan hukum dan ekonomi yang diwariskan dari periode kepemimpinan sebelumnya.

“Seruan untuk memperkuat supremasi hukum dan solidaritas nasional menjadi titik tekan yang diharapkan mampu menggerakkan kesadaran kolektif bangsa,” pungkasnya.