Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 20 Maret 2025 | 17.20 WIB

Viral, #TolakRUUTNI Trending Puncak di X, Masyarakat Cemas dengan Bangkitnya Neo Orba di Depan Mata

Para Mahasiswa memblokade gerbang belakang DPR RI, Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Aksi mahasiswa ini dilakukan untuk menolak revisi UU TNI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

 
JawaPos.com-Hari ini, Kamis (20/3), Sidang Paripurna di Gedung DPR RI mengagendakan pengesahan revisi Undang-undang (UU) TNI. Revisi UU TNI yang kontroversial itu sudah mendapat penolakan dari jutaan masyarakat Indonesia beberapa hari ini.
 
 
Alasannya, revisi UU TNI dinilai akan memberi karpet merah pada bangkitnya heo orba, orde baru yang militeristik yang telah lama ditumbangkan oleh reformasi. Revisi UU TNI akan membolehkan TNI, prajurit aktif untuk duduk di sejumlah jabatan sipil.
 
Karena hal tersebut, pada Kamis (20/3) dini hari sampai saat ini, topik terkait #TolakRUUTNI trending puncak, nomor satu di X. Masyarakat baik di dunia nyata hingga dunia maya khawatir, UU TNI baru yang akan disahkan ini akan mengembalikan Dwifungsi ABRI.
 
Di X, netizen ramai membicarakan bahwa revisi UU TNI akan membawa banyak ancaman. Masyarakat cemas terhadap banyak hal, khawatir TNI yang boleh bekerja sipil akan memperparah kesenjangan, munculnya represi aparat bersenjata, kejahatan HAM dan banyak lagi.
 
"CONTOH DWIFUNGSI ABRI ERA ORBA: SK Bakorstanas No.02/Satnas/XII/1990 dan Keputusan Menaker No. 342/Men/1986: "Jika terjadi perselisihan antara buruh dengan pengusaha, militer berhak jadi mediator atau penengah." Ingat kasus pembunuhan Marsinah, Mei 1993. #TolakRUUTNI," komentar pengguna X dengan akun @ari trismana.
 
Netizen lainnya tak sedikit yang masih bertanya, apa dampak nyata jika UU TNI yang baru disahkan. Apalagi terkait isu bahwa benar, UU TNI yang baru akan memberikan keleluasaan aparat bersenjata untuk bekerja seperti sipil.
 
"Kami ikut dalam barisan #TolakRUUTNI yang akan menghidupkan dwifungsi. Selain substansinya yang bermasalah, pembahasannya juga cacat prosedur. Seperti melanggengkan praktik buruk yang pernah ada, pemerintah suka ngumpet-ngumpet dan tak transparan dalam pembahasan undang-undang. Jika ini dibiarkan, negara hukum hanya akan jadi jargon," cuit akun X @YLBHI.
 
Penolakan UU TNI yang baru oleh masyarakat dinilai merupakan estafet dari orba atau orde baru yang telah runtuh pada 1998 silam. Apalagi, Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto merupakan menantu dari Soeharto, militer penguasa rezim orba selama puluhan tahun.
 
"Pertahankan Yang sudah diperjuangkan. Bagaimanapun Caranya.Apapun Resikonya. Sebelum Rezim ORBA Versi Menantunya Terlanjur Berjaya. Lawan..!! #TolakDwifungsiABRI #TolakRUUTNI," komentar pengguna X lainnya dengan akun @Chynthia_K.
 
Hingga berita ini dibuat, topik terkait penolakan revisi UU TNI yang akan disahkan hari ini di DPR telah ditanggapi oleh ribuan orang. Mayoritas menolak revisi UU TNI yang mengancam demokrasi di Indonesia. (*)
Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore