Tak Hanya Indonesia Bagian Barat, Tahun Ini Karhutla Berpotensi Terjadi di Indonesia Timur

JawaPos.com - Pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Kamis (13/3). Berdasar hasil rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) tahun ini potensi terjadinya karhutla tidak hanya di wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia timur juga dimungkinkan dilanda karhutla. 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta. Prediksi itu berdasar pada pemetaan yang sudah dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (BMKG). Dia menyatakan bahwa beberapa wilayah timur Indonesia yang berpotensi terjadi karhutla adalah Maluku, Sulawesi, dan Papua. 

”Kalau selama ini kebakaran hutan itu hanya terjadi di wilayah Indonesia bagian barat, namun di tahun ini dari prediksi BMKG (karhutla bisa) juga terjadi di wilayah Indonesia bagian timur. Di antaranya NTT, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian di Gorontalo, dan Papua bagian selatan. Termasuk Maluku,” kata Budi Gunawan. 

Prakiraan yang sudah terbaca oleh BMKG, lanjut Budi Gunawan, musim kemarau akan mulai terasa pada Mei mendatang. Kemudian terus berlanjut sampai Juni dan Juli. Puncaknya terjadi pada Agustus dan September. Karena itu, sejak jauh hari pemerintah membentuk desk baru yang secara khusus akan menanggulangi karhutla.

Baca Juga: Kemenko Polkam Luncurkan Dua Desk Baru, Fokus Tanggulangi Karhutla, Pelindungan PMI, dan TPPO

Di wilayah Indonesia bagian barat, pejabat yang akrab dipanggil BG itu menyampaikan bahwa Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung masih rawan karhutla. Kemudian di Kalimantan ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Semuanya masuk kategori rawan karhutla. 

”Oleh karenanya Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan ini kami bentuk dan kami launching. Sebagaimana perintah bapak presiden, agar kami sejak dini sudah bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi, antisipasi, sebelum musim kemarau secara ekstrem nanti secara nasional terjadi,” terang dia. 

BG meluncurkan dua desk baru kemarin. Yakni Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla serta Desk Koordinasi Pelindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah ingin mengupayakan zero karhutla tahun ini sekaligus menurunkan jumlah pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran hukum, baik di dalam negeri maupun luar negeri.