Beri Materi Retret di Akmil Magelang, Menkeu Sri Mulyani Dicecar Kepala Daerah Soal Efisiensi Anggaran

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dicecar pertanyaan soal efisiensi anggaran saat menjadi pemateri dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (23/2) malam.

Selain efisiensi anggaran, para kepala daerah juga mempertanyakan soal dana bagi hasil, pajak dan retribusi, hingga inflasi.

"Banyak pertanyaan dari kepala daerah tentu mengenai pelaksanaan Inpres Nomor 1 (Tahun 2025) termasuk efisiensi. Karena dalam hal ini dari daerah juga harus berkontribusi," kata Sri Mulyani di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2) malam.

"Mereka juga banyak pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai daerah-daerah. Seperti formula dana bagi hasil, proyek-proyek infrastruktur yang ingin tetap dijalankan, dan juga aspirasi-aspirasi lainnya," lanjutnya.

Sri Mulyani menjelaskan, kepala daerah harus mampu berinovasi dalam membiayai pembangunan. Menurut dia, Pemda dapat melakukan kreativitas pembiayaan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD.

Ia menyebut, banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Karena itu, ia mengapresiasi Pemda yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan.

Sri Mulyani menegaskan pembangunan infrastruktur yang hanya mengandalkan APBD maupun APBN prosesnya akan memakan waktu lama. Sebab, pembangunan tersebut nantinya akan bergantung terhadap kondisi keuangan negara.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN. Karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema pembiayaan inovatif.

Menurutnya, selagi pembangunan tersebut bisa menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan inovatif dapat dilakukan. Seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” tuturnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata dia, telah membuat berbagai instrumen untuk melahirkan kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan oleh daerah meski jumlah APBD-nya terbatas asal mau berinovasi. 

“Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, para kepala daerah yang ikut retret di Magelang sangat antusias menyimak pemaparan narasumber.

Mereka menanyakan hal-hal yang menjadi fokus utama daerahnya kepada pemateri, termasuk kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.