KPK Dalami Laporan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI, Terbuka Periksa 95 Senator

JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami laporan dugaan penerimaan suap dalam proses pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) sedang memverifikasi aduan tersebut.

”DPD sekarang sedang diverifikasi dan divalidasi oleh Tim PLPM. Harapannya proses itu bisa ditentukan apakah jadi kewenangan KPK,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

”Kemudian apakah menyangkut penyelenggara negara, (hasil verifikasi) itu kemudian dipresentasikan apakah bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya,” sambung dia.

Setyo menyatakan, akan mendalami apabila ada penyimpangan dalam pemilihan Ketua DPD RI. Pasalnya, dari aduan yang diterima KPK, disebutkan bahwa 95 senator diduga terlibat proses suap pemilihan ketua DPD RI.

”Iya nanti kan mengarah seperti itu (klarifikasi), yang mengetahui atau bahkan mengalami secara langsung, mendengar, nah itu pasti dibutuhkan tim penyelidik dan dumas,” ungkap Setyo.

Lebih lanjut, Setyo menegaskan, pihaknya tidak pandang bulu dalam memproses setiap aduan yang diterima. Termasuk jika harus memeriksa 95 senator yang diadukan. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

”Kami menempatkan semua perkara tentunya sama. Kalau misalnya tahapan verifikasi dan validasi itu yg dilakukan dumas akurat, ya kami juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” tegas Setyo.

Seorang mantan staf anggota DPD melaporkan dugaan suap terkait pemilihan ketua DPD periode 2024–2029 ke KPK. Fithrat Irfan menduga terdapat 95 senator atau anggota DPD yang menerima aliran uang suap itu.

Hal itu disampaikan Irfan saat melaporkan dugaan korupsi itu ke KPK, Selasa (18/2). Dalam laporannya, Irfan menyebut senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA yang disebut sebagai mantan bosnya turut menerima suap pemilihan ketua DPD. Tak hanya pemilihan ketua DPD, Irfan menyebut pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD juga diwarnai praktik suap.