RRI dan TVRI Buka Suara Soal Pengurangan Karyawan dan Program Imbas Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo

JawaPos.com - Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo dikabarkan berimbas pada dua lembaga penyiaran publik, yakni Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sebab, tersiar kabar bahwa kedua lembaga penyiaran publik itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pegawainya.

Juru Bicara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Yonas Markus Tuhuleruw, angkat bicara terkait kabar pengurangan tenaga lepas imbas dari efisiensi APBN 2025. Ia mengklaim, pengurangan tenaga kerja lepas itu karena tidak lagi diperpanjang.

“Itu pun pilihan terakhir dalam keputusan dan kebijakan direksi terkait tenaga lepas atau kontributor,” kata Yonas dalam keterangannya, Selasa (11/2).

Yonas menjelaskan, ASN terdiri dari dua kategori berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kedua jenis pegawai ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang rutin.

Namun, hal ini berbeda dengan tenaga lepas, seperti kontributor, pengisi acara, produser, dan sebagian music director, yang tidak memiliki tugas rutin seperti ASN. Oleh karena itu, beberapa pos ini terkena efisiensi dan harus dilakukan pengurangan.

"Di mana dibayarkan dari dana operasional melalui standar biaya masukan lainnya," ucap Yonas.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Ketua KY Sebut Dana Gaji Pegawai Hanya Cukup hingga Oktober 2025 dan Tak Bisa Seleksi Hakim Agung

Namun, ia memastikan LPP RRI tetap peduli terhadap para tenaga pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia berujar, terus mengupayakan subsidi silang sehingga tenaga lepas masih bisa diberdayakan di RRI. Tentunya, RRI akan melakukan seleksi kembali tenaga-tenaga lepas yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih.

“Karena itulah pengurangan ini adalah pilihan terakhir dari setiap langkah strategis yang dilakukan,” papar Yonas.

Ia tak memungkiri, kebijakan itu merupakan bagian dari amanat pemerintah terkait efisiensi anggaran. Ia mengklaim, efisiensi yang dilakukan LPP RRI tidak berpengaruh pada layanan publik di seluruh lapisan masyarakat.

"Karena RRI telah memiliki teknologi canggih dalam pelayanan multi platform kepada masyarakat. Kami terus optimalkan pelayanan kami, tetap produktif sekalipun efisien” tegasnya.

Terpisah, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Iman Brotoseno, memastikan pihaknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada aparatur sipil negara (ASN), baik dari pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia pun mengklaim, TVRI tidak melakukan PHK Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) atau pegawai kontrak yang disebut Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan TVRI. Namun, TVRI hanya melakukan pengurangan kontributor yang jumlah dan penganggaran tenaga pekerja lepasnya merupakan kebijakan TVRI yang berada di daerah.

"⁠⁠Pengurangan kontributor itu bukan kebijakan TVRI Nasional atau Pusat. Karena kontributor hanya freelance, dan dibayar ketika berita yang mereka kirim dinaikkan, itupun dibayar TVRI Daerah," ucap Iman.

Iman tak memungkiri, tenaga kerja pendukung lainnya seperti satpam, cleaning service, pengemudi yang merupakan outsourcing juga turut terkena dampak. Bahkan, program acara di TVRI juga terdampak dari efisiensi anggaran.

"Kebijakan terkait freelance dikembalikan ke TVRI daerah masing-masing. Ada daerah yang tidak mengurangi, ada yang mengurangi sebagian," pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

RRI dan TVRI Buka Suara Soal Pengurangan Karyawan dan Program Imbas Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

RRI dan TVRI Buka Suara Soal Pengurangan Karyawan dan Program Imbas Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo

Tags

Artikel Terkait

Perluas Akses Pembiayaan, Prabowo Instruksikan Bunga Kredit Keluarga Prasejahtera di Bawah 9 Persen

Prabowo Instruksikan Danantara Pangkas Bunga Kredit PNM dari 24 Persen jadi 8 Persen

Prabowo Terima Surat Investor Tiongkok soal Pajak dan Kuota Nikel

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com