Pengamat Usul Pemerintah Beri Keringanan Pajak Bagi Rakyat yang Bantu Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Hendri Satrio.

JawaPos.com - Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio mengusulkan kepada pemerintah agar masyarakat yang membantu menyukseskan program Makan  Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto diberikan imbalan oleh pemerintah. Imbalan ini bisa berupa keringanan pajak.

“Akan lebih keren lagi, bila ada masyarakat yang membantu program makan bergizi gratis ini, dapat reward dari pemerintah misalnya berupa pengurangan pajak atau lainnya. Itu kan juga keren tuh, kan demi membantu pemerintah” kata Hendri, Senin (20/1).

Imbalan ini dianggap penting, sebagai imbalan mendukung program pemerintah. Terlebih MBG salah satu program unggulan Prabowo.

Usulan ini pun disambut positif  oleh Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang dalam posisi membutuhkan dukungan terkait pendanaan MBG tersebut.

"Saat ini pemerintah kesulitan fiskal, dukungan dari berbagai pihak diperlukan. Bahkan dukungan dari negara Jepang juga perlu dicoba, dukungan dari masyarakat atau swasta sangat diperlukan," kata Wijayanto.

Kebijakan ini, kata Wijayanto, bisa diterapkan seperti di Malaysia dan Singapura, di mana perusahaan-perusahaan yang aktif mempromosikan citra negara mendapatkan keringanan pajak.

"Sisi negatifnya, ini akan membuat kebijakan perpajakan kita yang sudah sangat rumit akan semakin rumit; karena penuh dengan pendekatan diskresi," ujarnya.

Sementara itu, ekonom dari INDEF Esther Tri Astuti melihat usulan ini sebagai win-win solution bagi pemerintah dan masyarakat. Baginya, usulan tersebut bisa membantu meringankan beban pemerintah sementara masyarakat juga terbantu dengan keringanan tersebut.

"Plus-nya pemerintah diringankan bebannya karena pendanaannya tidak hanya dari APBN. Minus-nya penerimaan negara dari sisi pajak berkurang jika swasta yang bantu program MBG diberikan insentif pajak," kata Esther..

Sementara itu, pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah melihat sebaiknya kebijakan tersebut tidak melibatkan masyarakat. Ia menilai, program makan bergizi gratis merupakan program pemerintah yang dibiayai sepenuhnya dari APBN sehingga pemerintah bertugas penuh mencari pembiayaan program itu.

"Tugas pemerintah utk mencari sumber pembiayaannya, kalau pemerintah tidak bisa mencari sumber pembiayaannya berarti program tersebut tidak feasible (bisa dilakukan)," kata Piter.

Ia melihat, terdapat resiko dalam pertanggung jawaban dari usulan tersebut sehingga sebaiknya masyarakat tidak dilibatkan dalam program itu.

"Secara tata kelola ada resiko kalau program pemerintah dicampur-campur dengan bantuan masyarakat atau dengan zakat, dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada berbeda dengan dana masyarakat atau zakat," pungkas Piter.