Bertemu Menko Polkam Budi Gunawan, Ketua KPK Setyo Budiyanto Sebut Akan Terlibat  Penanganan TPPO dan Kebakaran Hutan

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar audiensi dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kamis (16/1).

Pertemuan ini membahas penguatan koordinasi dan kerja sama, sekaligus untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kami berharap koordinasi dan kerja sama yang terjalin menciptakan sinergi yang baik antara Kemenkopolkam dan KPK," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis (16/1).

"Saya yakin dengan koordinasi dan kerja sama yang baik, tujuan pemberantasan korupsi melalui pencegahan maupun penindakan bisa tercapai dengan optimal,” sambungnya.

Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya transparansi, pengawasan berbasis risiko untuk mencegah kebocoran anggaran negara, serta edukasi dan kampanye antikorupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan. 

Selain itu, kedua pihak juga mendiskusikan bagaimana pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan konektivitas antara KPK, kementerian, dan pemerintah daerah guna mencegah kebocoran anggaran.

Ia juga menjelaskan berbagai langkah strategis dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya melalui penguatan desk pencegahan dan perbaikan tata kelola, di mana KPK juga terlibat secara aktif melaksanakannya.

“KPK ke depannya juga akan terlibat dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dan penanganan kebakaran hutan. Dengan adanya desk ini, KPK akan lebih terintegrasi dalam upaya penanggulangan masalah-masalah strategis di Indonesia,” ujar Setyo.

Dalam kesempatan itu, Menko Polkam Budi Gunawan mengapresiasi kerja keras KPK dalam memberantas korupsi yang merupakan salah satu program prioritas nasional. 

Budi menegaskan, sinergi antara KPK dan Kemenko Polkam akan terus diperkuat dan dikoordinasikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia. 

"Dengan adanya komitmen dan langkah konkret ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," pungkas Budi.