Soal Kondisi Demokrasi, Mantan Wapres Ma'ruf Amin Serukan Kembali ke Semangat Reformasi 1998

Wakil Presiden RI ke-13 Ma

JawaPos.com - Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin menjadi pembicara di The 5th International Seminar & Call for Paper (ISCP) 2024 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada Senin (2/12). Ma'ruf lebih banyak memaparkan soal potensi ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, dia juga menyinggung soal demokrasi di Indonesia.

Saat dicegat wartawan usai acara, Ma'ruf menyampaikan sedikit komentar soal demokrasi di Indonesia. "Buat saya yang penting membangun kembali semangat Reformasi 98 (1998)," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu. 

Menurut Ma'ruf yang terpenting saat ini adalah mengajak semua komponen bangsa untuk membangun Indonesia sebagai negara demokrasi sesuai cita-cita. "Nanti ukurannya kita lihat dari sana (cita-cita reformasi) saja," kata Ma'ruf yang juga Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

Ma'ruf lantas menyampaikan soal potensi ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Indonesia. Dia mengatakan, ekosistem eksyar di Indonesia memiliki potensi besar. Sehingga harus diberikan kebijakan atau regulasi yang luas. 

Ma'ruf mencontohkan salah satu ekosistem eksyar adalah industri halal. Dia mengatakan Indonesia bisa menjadi pusat halal dunia. Pasalnya Indonesia adalah negara dengan jumlah industri halal yang besar. Meliputi banyak lini. Sehingga bisa berkontribusi pada industri halal dunia. 

Selain itu Ma'ruf juga menyampaikan eksyar dapat berkontribusi pada pemenuhan target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Diantaranya adalah untuk target pengentasan kemiskinan. "Pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, sampai wakaf bisa untuk mengatasi persoalan kemiskinan," katanya. Menurut dia, dana sosial keagamaan Islam itu memiliki potensi ratusan triliun rupiah. 

Sementara itu Chairman of The Board of Trustees YPT 17 Agustus 1945 Jakarta Rudyono Darsono lebih banyak menyampaikan kondisi demokrasi dan perpolitikan di Indonesia. Khususnya terkait dengan supremasi hukum. "Saya meyakini Pak Prabowo selaku Presiden maupun Ketua Umum Gerindra bisa mengembalikan kedaulatan hukum dan demokrasi," katanya. 

Dia mencontohkan saat ini keadilan hukum sangat sulit dirasakan oleh masyarakat kecil. Sebaliknya hukum justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok oligarki, penguasa, atau yang memiliki kekayaan finansial. Termasuk pada kasus konflik agraria atau pertanahan, sering kali masyarakat kecil yang jadi korban.