Anggota Komisi III DPR Ungkit Polemik Pencalonan Kapolri Budi Gunawan saat Uji Kelayakan Capim KPK

Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ida Budhiati saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim KPK di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta. (Youtube)

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra, mengungkit polemik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, pada 2015. Pasalnya, saat itu pencalonan Budi Gunawan gagal setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan Soedeson Tandra saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) KPK di ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

"Pada waktu Presiden yang lama mencalonkan seorang menjadi Kapolri, pada saat yang bersamaan KPK itu menetapkan yang bersangkutan sebagai sebagai tersangka," kata Soedeson.

Presiden ke-7 Joko Widodo saat itu mengusulkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Usulan itu telah disampaikan Jokowi ke DPR RI. 

Namun, KPK yang saat itu dipimpin Abraham Samad menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Penerimaan itu saat Budi Gunawan menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006.

Atas kasus yang melilitnya, Budi Gunawan mengajukan praperadilan melawan KPK. Penetapan tersangka itu dinyatakan gugur, lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan BG.

Kendati memenangkan praperadilan, Budi Gunawan batal dicalonkan sebagai Kapolri, karena saat itu Jokowi mengalihkan dengan menunjuk Badrodin Haiti untuk menjadi Kapolri.

"KPK mengatakan presiden seharusnya tidak mencalonkan. Lalu presiden mengatakan ini asas praduga tidak bersalah. Menurut saya ini dua kantong yang berbeda, KPK menggunakan ukuran etis, presiden menggunakan ukuran hukum," ucap Soedeson. 

Karena itu, Soedeson mempertanyakan capim KPK Ida Budhiati jika menghadapi kasus yang serupa. Mengingat, KPK dan Polri juga melakukan kerja sama dalam pemberantasan korupsi.

"Maksud saya adalah pemahaman yang sungguh-sungguh, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antar lembaga ini, nah kami ingin mendapatkan suatu penjelasan yang lebih detail sehingga kami ini menjadi yakin," pungkasnya.