Usai Lawatan ke AS, Prabowo-Biden Sepakat Perluas Cakupan Latihan Militer Bersama

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (12/11/2024). (Muchlis Jr/ Biro Pers Sekretariat Presiden)

JawaPos.com - Dalam keterangan Fact Sheet yang diunggah di laman resmi Gedung Putih, Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield terus berkembang. Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu memastikan hal itu. Apalagi setelah Prabowo bertemu dengan Presiden Joe Biden pada Selasa (12/11).

Dikutip oleh JawaPos.com pada Jumat (15/11), keterangan tersebut menyampaikan bahwa Latgabma Super Garuda Shield kini sudah melibatkan 23 negara dengan jumlah personel mencapai empat ribu tentara. ”Latihan ini melibatkan lebih dari empat ribu personel dari 23 negara yang mengamati dalam salah satu latihan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik,” tulis keterangan tersebut. 

Berdasarkan data, saat ini Indonesia dan AS sudah melakukan lebih kurang 20 kegiatan di bidang militer setiap tahunnya. Tidak hanya itu,  AS mencatat bahwa program pendidikan dan pelatihan militer internasional dengan Indonesia merupakan program pendidikan pelatihan AS terbesar di wilayah USINDOPACOM atau Komando Pasifik Amerika Serikat.

Dalam Joint Statement yang turut diunggah Gedung Putih, terungkap bahwa Prabowo dan Biden berkomitmen memperkuat kerja sama pertahanan bilateral. Mereka menegaskan kembali komitmen bersama terhadap keamanan dan stabilitas regional. Juga menekankan pentingnya perjanjian kerja sama pertahanan yang disepakati pada 2023 lalu.

Indonesia dan AS sepakat untuk memperkuat kemampuan keamanan maritim dan memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, serta penangkapan ikan yang terkait dengan kejahatan terorganisasi transnasional.  ”Kedua pemimpin juga menyambut baik kerja sama berkelanjutan dalam pertahanan dan modernisasi militer dengan cara yang konsisten dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional,” ungkap Gedung Putih.