KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur

Ilustrasi KPK. Dok JawaPos

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dugaan jual beli aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur yang berada di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Hal ini setelah KPK menerima adanya laporan dugaan jual beli aset Pemkab Kutai Timur yang diduga menyalahi aturan dan berpotensi merugikan keuangan negara.

"KPK memastikan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan masyarakat yang diterima, dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh pelapor," kata tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (5/11).

Budi menjelaskan, tahap awal tindaklanjut laporan dugaan korupsi tersebut dilakukan dengan proses verifikasi dan penelaahan data, serta dokumen yang telah masuk di Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.

Baca Juga: Menguak Daftar Skuad Termahal di Liga 1 Indonesia, Persebaya Surabaya Ternyata Tak Masuk 5 Besar!

"Dalam proses vetifikasi dan telaah ini tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK atau tidak, sebagaimana diatur UU," ucap Budi.

Ia mengamini, KPK berpeluang menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap penyelidikan, jika hasil verifikasi aduan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang. KPK memastikan akan menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Namun, masyarakat juga penting untuk memahami bahwa tindak lanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan. Namun dapat juga dilakukan tindak lanjut melalui pendekatan pencegahan atau pendidikan," tegas Budi.

Ia tak memungkiri, KPK memang kerap melakukan pencegahan korupsi yang merugikan keuangan negara dengan melakukan penertiban aset-aset negara. Langkah pencegahan korupsi itu dilakukan oleh tim Direktorat Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup).

"Kedeputian Koordinasi dan Supervisi juga secara intens melakukan pendampingan pada pemerintah daerah, menggunakan instrument Monitoring Centre for Prevention (MCP)," ujar Budi.

"Merujuk pada data MCP pada Kabupaten Kutai Timur tahun 2023, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)-nya mendapatkan skor 81," imbuhnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur

Tags

Artikel Terkait

Anggota DPR Ashraff Abu, Suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Bungkam Usai Diperiksa KPK

Suyatno Jadi Plt Ketua DPRD Magetan, Gantikan Suratno yang Terseret Kasus Korupsi Rp 242 Miliar

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Tambang Samin Tan, Aktor Besar Dinilai Belum Terungkap

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com