Advokasi Ideologi Pancasila Fokus Cegah Bullying, Perlindungan Disabilitas, dan Pendidikan Inklusif

JawaPos.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. KH. Yudian Wahyudi, menjadi Keynote Speaker dalam Kegiatan "Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila guna Mencegah dan Menanggulangi Bullying sebagai Upaya Menuju Masyarakat Inklusif" di Bandung, Jawa Barat.

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memastikan kesetaraan kesempatan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak, serta aksesibilitas dan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, dan bermartabat," ujar Prof. Yudian dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. 

Dijelaskannya, Pancasila adalah dasar negara yang tidak dapat diubah dan pentingnya mencegah perundungan bagi individu berkebutuhan khusus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, karena mengubahnya sama saja dengan membubarkan NKRI," tuturnya. 

Karena itu, lanjutnya, Pancasila harus diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari dan menjadi dasar dari semua peraturan hukum di Indonesia.

"Sesuai dengan slogan 'Pancasila dalam tindakan' yang selalu BPIP gaungkan. Sebab Pancasila sebagai dasar dan landasan kehidupan berbangsa bernegara, tidak hanya dihafal tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya. 

"Mari kita bersama-sama bergotong royong mencegah dan menanggulangi perundungan terhadap saudara dan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," tambah Almamater Harvard Law School tersebut. 

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Adhianti mengatakan, adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan Advokasi ini adalah, untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dalam tatanan kebijakan budaya masyarakat. Karena hal ini bertujuan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terdistribusi dan terinternalisasi dalam semua aspek kehidupan berbangsa. 

"Termasuk kebijakan dan budaya masyarakat, untuk membentuk moralitas bangsa yang beradab, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan anti diskriminasi," ujar Adhianti.

Hal senada juga dikatakan, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya mendukung upaya BPIP dalam Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila, juga pentingnya Pendidikan inklusif serta kebijakan anti perundungan di sekolah. 

"Pendidikan memegang peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Kami bertekad untuk memastikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat, Kami bertujuan menciptakan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan membentuk generasi yang adil, beradab, dan berkeadilan," tegas Wahyu.