Gelar OTT, KPK Amankan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan pejabat Direktorat Jenderal Perkeretapian (DJKA) Jawa Tengah, dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang dan Jakarta, pada Selasa (11/4). Diduga salah satu yang diamankan yakni, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang, Putu Sumarjaya.

Barang bukti di hadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menahan 4 tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak,

"Tim KPK mengamankan beberapa pihak di Semarang dan Jakarta. Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretapian dan pihak swasta," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (11/4).

Ali mengungkapkan, pihak-pihak yang diamankan saat ini tengah dalam pemeriksaan intensif tim penindakan KPK. Hal ini penting, dalam rangka menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.

"Saat ini pihak pihak yang ditangkap masih di dalami keterangannya. KPK segera menentukan sikap setelah 1x24 jam," tegas Ali.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan, pihaknya melakukan giat tangkap tangan di
Semarang dan Jakarta. Lembaga antirasuah mengamankan sejumlah pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

"Benar, KPK telah melakukan giat tangkap tangan siang tadi di Semarang dan Jakarta," ucap Ghufron.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi masih enggan menjelaskan secara rinci terkait pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan kali ini. Sebab, pihak-pihak yang diamankan tengah dalam pemeriksaan.

"Sementara kami masih memeriksa mohon bersabar setelah terang duduk perkaranya kami infokan lebih lengkap," tegas Ghufron.

Berdasarkan informasi yang dihimpum, diduga salah satu pihak yang diamankan merupakan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pejabat itu diduga menerima suap dari pihak swasta terkait proyek track layout stasiun Tegal.