Kebijakan Pembatasan Truk 3 Sumbu Harus Ditinjau Ulang, DPR: Macet akan Tambah Parah jika Banyak Truk Kecil

JawaPos.com - Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pelarangan truk sumbu tiga. Dikhawatirkan, pelarangan terhadap truk tersebut justru akan menyebabkan terjadinya kelangkaan beberapa bahan pokok, termasuk air minum, sembako, BBM, dan lainnya.

"Truk sumbu tiga untuk mengangkut air minum galon itu harus dijinkan juga beroperasi seperti juga terhadap sembako, BBM, hewan, ternak, dan lain-lain. Air minum itu juga merupakan kebutuhan vital masyarakat. Jadi, sangat aneh jika tidak diizinkan beroperasi," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal dari keterangan tertulis.

Untuk itu, Iqbal berharap pemerintah segera mempertimbangkan kembali pelarangan operasional bagi truk sumbu tiga. Dia menyarankan agar pemerintah tetap mengijinkannya tetap beroperasi dengan mengaturnya sesuai kondisi jalan pada saat lebaran nanti.

"Saya khawatir dampaknya di masyarakat yaitu kekurangan pasokan air galon dan harga air jadi mahal," kata anggota Fraksi PPP tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi V lainnya dari Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti, juga menyampaikan hal serupa.

Dia mengatakan mumpung masih ada waktu, pemerintah sebaiknya segera merevisi atau mengkaji ulang aturan SKB yang sudah dibuat. Dia juga mengingatkan pemerintah agar peristiwa kelangkaan air galon yang terjadi sebelum tahun 2017 dulu tidak terjadi lagi saat lebaran tahun ini.

"Jika sejak 2017 sampai 2022 lalu air galon boleh diangkut menggunakan truk sumbu tiga selama masa arus lebaran, menjadi aneh jika tahun ini tidak dibolehkan," tukasnya. 

“Tidak mungkin industri menggantinya (ke truk kecil) dalam sekejap. Yang ada akan mengular di jalanan (jika diganti ke truk kecil). Apalagi jumlah truk yang dibutuhkan bisa naik sampai 150 persennya. Jadi diizinkan saja beroperasi sambil diatur saja melihat kondisinya nanti pada saat lebaran,” sambungnya.

Senada, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama, juga mengatakan kegiatan momen lebaran tidak boleh mengganggu aktivitas distribusi logistik. Karena, menurutnya, peniadaan distribusi barang atau logistik itu akan menyebabkan kelangkaan barang di daerah-daerah yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang memicu inflasi.

Baca Juga: Ditinggal Shireen Sungkar Umrah, Teuku Wisnu Akui Berat Urus Anak

“Intinya, kelancaran mudik tetap menjadi perhatian utama, tapi ketersediaan dan distribusi logistik juga tidak boleh diganggu,” ujarnya.

“Jadi, jangan sampai terjadi inflasi karena ketika barang tidak bisa didistribusikan karena numpuk di gudang utama atau masih di pabrik, kemudian di masyarakat menjadi tidak tersedia. Itu kan akan membuat harganya menjadi naik dan akan menimbulkan inflasi,” pungkasnya.