Fenomena Dinasti Politik dalam Pilkada Tidak Adil bagi Kader, Rentan Perilaku Koruptif

JawaPos.com - Hal itu banyak terjadi dan bahkan telah mengakar seperti di Banten dan Sulawesi Selatan. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, fenomena tersebut merefleksikan kuatnya dinasti politik pada institusi partai di daerah itu. Sebab, rata-rata pelaku politik trah menguasai partai.

”Ketika menguasai kepemimpinan di partai, mereka akhirnya juga menjadi bagian inti dari rekrutmen jabatan-jabatan publik di pilkada,” ujar dia. Imbasnya, bisa dengan mudah mencalonkan keluarganya.

Partai sendiri, lanjut Titi, cenderung tidak mampu berbuat banyak. Sebab, tokoh-tokoh yang menguasai politik trah umumnya tidak hanya menguasai jejaring di daerah tersebut. Tetapi juga memiliki kekuatan modal yang besar.

Sumber daya itu sejalan dengan kepentingan partai di tengah realitas politik biaya tinggi dan kebutuhan partai untuk pembiayaan menggerakkan mesin partai. ”Akhirnya membuat mereka bisa leluasa membangun karier di partai dan juga menjadi maju di panggung pilkada,” terangnya.

Dari sisi regulasi, politik trah dalam pilkada tidak melanggar aturan. Namun, Titi mengingatkan, fenomena tersebut memicu ruang yang tidak adil dan tidak setara bagi semua kader. Kader yang loyal dan berkualitas sangat mungkin tersingkir olehnya. Hal itu secara otomatis menurunkan kualitas demokrasi.

Di sisi lain, politik trah juga rentan sekali dengan perilaku koruptif dan tidak akuntabel. Sebab, cara mengelola pemerintahan kerap seperti mengelola perusahaan privat yang seolah-olah dilokalisasi sebagai urusan keluarga. ”Nah, itu yang kemudian membuat pelayanan publik menjadi buruk dan kemudian mereka akhirnya rentan terlibat dalam politik bancakan di daerah,” bebernya.

Bagi pemilih, Titi menilai mereka tidak bisa berbuat banyak. Dalam kasus tertentu, bahkan pemilih kerap disodori calon yang semuanya representasi politik trah. ”Yang muncul semua adalah bagian dari politik trah. Lalu, di mana kesadaran warga, di mana warga punya pilihan?” cetusnya.

Fenomena itu, lanjut Titi, hanya bisa diperbaiki melalui internal partai, yakni dengan membangun ekosistem pencalonan yang lebih berorientasi pada kaderisasi dan rekrutmen yang demokratis.

Sementara itu, Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menyatakan, trah politik dalam keluarga seharusnya dihentikan. Namun, Praswad mengakui, fenomena tersebut semakin jadi tren setelah Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. ”Jadi, Presiden Jokowi telah memberi contoh dan akhirnya banyak diikuti,” katanya kepada Jawa Pos.

Menurut Praswad, trah keluarga dalam konteks politik elektoral sangat rawan. Sebab, perilaku koruptif kekuasaan akan terus hidup jika keluarga penguasa kembali terpilih. ”Dan, selama itu dicontohkan oleh pimpinan tertinggi negara, fenomena ini tidak akan bisa hilang sampai kapan pun,” terang eks penyidik KPK tersebut.

Apalagi, calon kepala daerah itu didukung keluarganya yang sedang memiliki jabatan. Potensi keberpihakan aparatur negara untuk memenangkan calon akan semakin besar. ”Dan tidak mungkin pejabat itu tidak membantu keluarganya. Dia pasti akan berpihak, tidak bisa objektif,” imbuhnya. (far/tyo/c9/fal)