Anggaran Kemensos Turun Rp 8 Triliun, Risma: Karena Belanja BLT El Nino Keluar

Tri Rismaharini saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4).

JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui bahwa anggaran kementerian yang dipimpinnya mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 8 triliun pada 2024. Hal itu disebabkan, setelah Kemensos tak lagi memegang anggaran bantuan langsung tunai (BLT) el nino sebagai anggaran perlindungan sosial.

"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 turun menjadi Rp 79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT el nino keluar dari bantuan di 2024," kata Risma saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4).

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, BLT el nino sebesar Rp 7,5 triliun, baru dianggarkan setelah Komisi VIII DPR RI memberikan persetujuan melalui sidang paripurna pada November 2023.

"Ini (penyaluran BLT El Nino) harus selesai pada Desember karena tahun anggaran 2023. Saat turun adalah di bulan November," ujar Risma.

Ia pun mengamini, bansos yang disalurkan pemerintah tidak akan terlambat. Sebab, penting bagi masyarakat miskin untuk mereka bisa bertahan hidup.

"Kami memberikan memang tidak boleh terlambat. Kalau orang miskin itu (untuk) dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa makan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin untuk tidak boleh terlambat dalam menyalurkan," tegas Risma.

Sebagaimana diketahui, MK kembali menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, pada Jumat (5/4). Kali ini, MK menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke dalam persidangan.

Adapun, empat menteri yang dihadirkan itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca Juga: Memahami Alasan Mengapa Trauma Masa Kecil dapat Membuat Seseorang Lebih Tangguh Menurut Ahli

Ketua MK Suhartoyo mengingatkan pertanyaan hanya bisa dilakukan oleh para hakim konstitusi. Namun, ia mengimbau pihak pemohon, yakni kubu pasangan capres-cawapres 01 dan 03, pihak termohon KPU RI dan Bawaslu, serta pihak terkait kubu pasangan capres-cawapres 02 untuk tetap hadir ke ruang persidangan.

"Oleh karena itu tetap para pihak pemohon satu pemohon dua, pihak terkait dan termohon dan pihak Bawaslu tetap hadir untuk mendengarkan apa yang akan diperdalam oleh para hakim," ucap Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4) malam.

"Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan dan itu hanya untuk para hakim yang akan mengajukan pendalaman," imbuhnya.

Editor: Kuswandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Anggaran Kemensos Turun Rp 8 Triliun, Risma: Karena Belanja BLT El Nino Keluar

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Anggaran Kemensos Turun Rp 8 Triliun, Risma: Karena Belanja BLT El Nino Keluar

Tags

Artikel Terkait

MK Tegaskan Ibu Kota Tetap DKI Jakarta sampai Ada Keppres Pemindahan ke IKN

Profil Liliek Priabawono Adi, Eks Ketua PN Jakpus Gantikan Posisi Anwar Usman di MK

Liliek Priabawono Adi Resmi Dilantik sebagai Hakim MK, Gantikan Anwar Usman yang Pensiun

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com