Rekapitulasi Manual, Prabowo Unggul Sementara di Sumsel, Gorontalo, Jogjakarta, Kalteng, Lampung, Bali, Babel, dan Kalbar

JawaPos.com – Proses rekapitulasi suara hasil pemilihan umum presiden (pilpres) terus berlangsung di tingkat nasional. Pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih mendominasi perolehan suara. Kemarin (11/3) paslon nomor urut 2 itu menambah keunggulan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Dalam rekapitulasi di kantor KPU, pasangan Anies-Muhaimin mendapat 997.299 suara, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 3.649.651 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud meraup 606.681 suara. ”Demikian tadi pembacaan rekapitulasi PPWP untuk Sumsel, bisa kita terima dan sahkan,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Meski hasil rekapitulasi disahkan, KPU Sumsel memiliki sejumlah catatan. Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya mengungkapkan, catatan disampaikan paslon nomor urut 1 Anies-Muhaimin. Misalnya, soal tidak berfungsinya alat bantu Sirekap secara optimal. ”Jumlah hasil suara dianggap sangat merugikan paslon nomor urut 1,” ujarnya di kantor KPU.

Sementara itu, saksi paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud juga memberikan catatan keberatan. Mereka menilai proses pemilu tidak berjalan demokratis. ”Mereka menyebut ada keterlibatan aparat, penyalahgunaan bansos, intimidasi, hingga money politic yang menjadikan pemilu tidak demokratis,” jelasnya.

Selain di Sumsel, hingga kemarin pukul 19.00 paslon 02 unggul di Gorontalo, Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.

Anggota KPU August Mellaz menerangkan, pemberian catatan ataupun keberatan dalam rekapitulasi akan diberi ruang. Namun, hal tersebut tidak bakal mengganggu hasil yang telah disahkan dalam forum rapat pleno. Keberatan maupun catatan itu dipersilakan untuk berproses di Bawaslu. ”Bisa saja (disengketakan, Red) dalam durasi waktu sampai sebelum penetapan,” ujarnya.

Di sisi lain, Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) Iwan Tarigan menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan para saksi di berbagai tingkatan untuk menolak hasil rekapitulasi pilpres. Hal itu sesuai dengan instruksi Co-captain Timnas Amin Sudirman Said. Instruksi penolakan, lanjut Iwan, merupakan bagian dari upaya Timnas Amin yang tengah menyiapkan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini rancangan pengajuan sengketa itu diproses tim hukum Amin.

Sementara itu, di level pemilihan umum legislatif, KPU telah mengesahkan perolehan di tujuh provinsi. Yakni, Gorontalo, Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Dari tujuh provinsi itu, PDIP mendominasi dengan keunggulan di Kalimantan Barat, Bali, Jogjakarta, dan Kalimantan Tengah. Partai Golkar unggul di Sumsel. Lalu, Nasdem unggul di Gorontalo dan Gerindra menang di Bangka Belitung.

Kejanggalan PSU

Migrant CARE menemukan sejumlah kejanggalan dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia. Staf Pengelolaan Pengetahuan, Data, dan Publikasi Migrant CARE Trisna Dwi Yuni Aresta mengungkapkan, ada fakta bahwa para diplomat di Kuala Lumpur ternyata dimasukkan kategori DPK (daftar pemilih khusus). Hal ini dinilai aneh lantaran mereka jelas sudah berada di Kuala Lumpur.

Selain itu, ditemukan dugaan politik uang dan mobilisasi pemilih yang bahkan dilakukan secara terang-terangan di TPSLN. ”Kami bahkan menemukan ada yang ketika mencoblos membuat video untuk kemudian ditukar ringgit,” ungkapnya. Yang mengherankan lagi, banyak caleg DPR yang datang ke Kuala Lumpur.

Pada pelaksanaan PSU, lanjut dia, ditemukan pula kotak suara keliling (KSK) yang dikembalikan karena tidak ada penanggung jawab di lokasi. Akibatnya, KSK harus dikembalikan ke gedung WTC. (far/tyo/mia/c14/oni)