Umrah Backpacker Tak Seramai di Medsos

KETUA MPR Bambang Soesatyo merespons maraknya umrah backpacker. Dia menyebut ada beberapa faktor yang melatarbelakangi fenomena itu. Salah satunya adalah tingginya biaya umrah lewat biro perjalanan atau PPIU resmi. Faktor lain adalah tersedianya layanan pembuatan visa umrah oleh biro perjalanan. Namun, alasan utamanya adalah regulasi Arab Saudi yang memang mengizinkan umrah mandiri.

Atas faktor-faktor itu, pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut meminta pemerintah tegas. Jika memang umrah mandiri atau backpacker dilarang, perlu ada regulasi yang kuat. Misalnya, lewat peraturan pemerintah (PP). "Perlu ada PP yang bisa menjadi dasar pelarangan umrah mandiri,” katanya pada Senin (26/2) lalu.

Selanjutnya, pemerintah perlu menyosialisasikan PP itu secara luas. Perlu juga diinformasikan kepada masyarakat, khususnya yang belum pernah bepergian ke luar negeri, tentang risiko perjalanan umrah mandiri. Lewat jalur resmi, pemerintah jelas lebih bisa menjamin keamanan jemaah selama umrah.

Terpisah, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menyatakan bahwa umrah mandiri yang bertentangan dengan regulasi adalah yang dilakukan sembari mengajak banyak orang. "Kalau berangkat sendiri atau hanya dengan keluarga inti, tidak masalah,” terangnya.

Namun, masyarakat perlu tahu bahwa ibadah umrah bukan hanya tentang visa dan naik pesawat. Ada biaya penginapan, transportasi, makan, dan lain-lain. Bisa jadi, mereka yang berumrah mandiri justru akan mengeluarkan biaya lebih tinggi karena salah memilih hotel atau tidak punya pengalaman dengan transportasi publik dan makanan di sana.

Menurut Syam, sejatinya praktik umrah backpacker tidak banyak. "Yang ramai itu hanya gaungnya di media sosial,” tegasnya.

Dia mengakui adanya penurunan jumlah jemaah umrah lewat travel resmi. Tetapi, itu terjadi karena daya beli masyarakat belum kembali normal seperti sebelum pandemi. Bukan karena banyak yang bergeser ke jalur mandiri atau backpacker. (wan/c7/hep)