Meta Dipanggil Pemerintah, Meutya Hafid Tegaskan Platform Digital Wajib Taat Regulasi Indonesia

JawaPos.com - Raksasa teknologi Meta Platforms mengirimkan perwakilan kebijakan publik regionalnya dari kantor pusat global untuk membahas peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi digital di Indonesia.

Direktur Public Policy untuk Asia Tenggara, Rafael Frankel, bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Kamis, (12/3).

Dalam pertemuan itu, Meutya menegaskan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi peraturan nasional serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak-anak. Ia menyatakan pemerintah menyambut dialog dengan Meta guna memastikan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan tersebut.

Meta juga disebut memahami kekhawatiran pemerintah terkait maraknya disinformasi, terutama pada isu kesehatan, serta penyebaran hoaks di sektor keuangan yang sering muncul dalam bentuk penipuan atau scam.

“Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik dan akan dan harus ada perbaikan. Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia, termasuk penguatan sistem perlindungan pengguna dan mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara platform dan pemerintah," ujar Meutya.

Meutya pun tak menutup kemungkinan bahwa Komdigi membuka dialog dengan semua platform digital tanpa terkecuali.

"Namun prinsipnya jelas, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku,” ujar Meutya.

Sebelumnya, Meutya Hafid telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor operasional Meta Platforms di Jakarta pada Rabu (4/3).