Hotman: Republik Ini Milik Semua, Bukan Milik Sekelompok Saja

JawaPos.com - Suara-suara peringatan agar pemilu dijalankan dengan jujur, adil, serta tanpa intimidasi terus didengungkan berbagai pihak, dari kampus sampai tokoh-tokoh agama.

Sebab, hanya lewat proses demikian bisa didapatkan presiden, wakil presiden, serta para wakil rakyat yang kredibel dan bisa dipercaya.

Di Universitas Airlangga, Surabaya, manifesto akademisi yang dibacakan Guru Besar Sosiologi Hotman Siahaan, terdapat empat pernyataan inti. Yakni, mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi, mendesak presiden menghormati kemerdekaan hak-hak sipil, mendesak pemilu luber (langsung, umum, bebas, rahasia)-jurdil (jujur, adil) tanpa intervensi, serta mengecam intervensi dan intimidasi kebebasan di perguruan tinggi.

Seruan-seruan di atas muncul sebagai respons atas berbagai penyelewengan terhadap prinsip-prinsip republik. Upaya-upaya tersebut, menurut Hotman, muncul demi melanggengkan kepentingan kekuasaan personal belaka. ”Republik ini milik semua, bukan milik sekelompok saja,” tuturnya.

Sejumlah kampus lain di Surabaya juga menyuarakan peringatan atau keprihatinan yang sama seperti yang dilontarkan di Unair kemarin (5/2). Di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), 44 guru besar turut meneken pernyataan sikap yang berisi keprihatinan atas situasi politik dan bangsa jelang pemilu yang bakal dihelat Rabu (14/2) pekan depan.

”Pernyataan ini sudah melalui serangkaian kajian dan perspektif. Kami sampaikan sesuai koridor tata kelola perguruan tinggi,” kata Guru Besar Teknik Mesin Prof Harus Laksana Guntur di sela aksi bertajuk Keluarga Besar ITS Peduli Negeri di Plaza Dr Angka Nitisastro, kampus ITS, Sukolilo, Surabaya.

Di kampus Universitas 17 Agustus 1945, Rektor Mulyanto Nugroho memimpin langsung acara bertajuk Petisi Keprihatinan atas Degradasi Demokrasi Bangsa Menjelang Pemilu 2024. Tercatat 22 guru besar, 30 anggota senat, serta ratusan sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, turut hadir. Para peserta mengenakan pakaian hitam sebagai simbol kedukaan atas degradasi demokrasi.

Mulyanto menuturkan bahwa kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. ”Dibandingkan dengan kondisi 1998, kita sekarang ini lebih mundur lagi,” paparnya. (leh/zam/ama/wan/elo/syn/mia/lyn/c19/ttg)