Ramai Kampus Besar Deklarasi Kebangsaan Kritik Jokowi, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Malah Sebaliknya

JawaPos.com – Sejumlah universitas ternama tanah air seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) hingga Universitas Indonesia (UI), berhasil mengguncang panggung demokrasi belakangan ini.

Para civitas academica di kampus-kampus tersebut, kompak menyatakan deklarasi kebangsaan, di mana memuat desakan agar Presiden Jokowi tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam konteks pemilu 2024 ini.

Mereka menilai, Presiden Jokowi telah dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya untuk pemilu 2024, mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, hingga menyatakan ketidaknetralannya dalam pilpres 2024.

Kendati begitu, di sisi lain, ternyata tak semua pihak di civitas academica sejalan dengan isi deklarasi tersebut.

Kelompok Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia, justru menyatakan hal yang berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh petinggi UGM, UII hingga UI.

Dilansir dari Antara, Sabtu (3/2), Kelompok Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia, membuat pernyataan yang mengklaim bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini sejatinya tidak seburuk apa yang disampaikan oleh UGM, UII dan UI.

Bahkan, menurut perwakilan dari Universitas Indonesia (UI), Kun Nurachadijat, Indonesia dalam kondisi baik-baik saja.

“Dengan ini kami menyatakan Indonesia baik-baik saja dan sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis,” kata Kun.

Kun bilang, sampai saat ini, Indonesia masih berjalan dengan baik dan taat pada Pancasila dan UUD 1945. Untuk terus melanjutkan ketaatan itu, kata dia, seharusnya para civitas academica ikut mematuhi keputusan hukum yang berjalan.

Tak hanya itu, menurutnya, aksi para civitas academica itu tak seharusnya dilakukan. Pasalnya, hal itu dianggap telah melakukan manuver politik praktis.

“Apapun yang sudah menjadi keputusan Hukum di Indonesia, seyogyanya dipatuhi sebagai warga negara apalagi sebagai civitas academica kampus yang terbiasa dalam lingkup pendidikan ilmiah. Tidak sepantasnya menilai sesuatu dari sudut pandang politik praktis, apalagi melakukan manuver politik praktis juga,” jelasnya.

Bersamaan dengan itu, Kun juga meminta agar para civitas academica lebih baik ikut mengawal jalannya demokrasi di Indonesia, terlebih di momen pemilu 2024.

"Kami meminta pihak-pihak civitas academica di pelbagai kampus seluruh Indonesia untuk tetap pada koridornya mengawal demokrasi yang sehat dan konstitusional,” pungkasnya.