MPR: Pembangunan Budaya Mampu Wujudkan Politik Bermartabat

JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, pembangunan kebudayaan merupakan langkah strategis dalam pengembangan politik bangsa. Karena budaya dapat menjadi kontrol terhadap politik ketika pada praktiknya kerap menanggalkan martabat dan integritas manusia.

"Kebudayaan mengandung pola perilaku sosial masyarakat dan politik merupakan salah satu bagian dalam dinamika kebudayaan. Sehingga pengembangan budaya diharapkan mampu mempengaruhi pembangunan politik menjadi lebih baik," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Gerakan Budaya dan Partai Politik yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bersama DPP Partai NasDem, (31/8).

Menurut Lestari, budaya bukan sebuah konsep abstrak tetapi sebuah realitas yang berwujud
pada cara hidup suatu kelompok masyarakat. Dari cara hidup itu, terbentuk karya-karya
intelektual, perumusan nilai moral, tatanan kehidupan yang diwariskan turun-temurun.

Rerie, sapaan akrab Lestari juga menjelaskan, bersumber dari dinamika pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai norma dasar merupakan wajah kebudayaan Indonesia yang memungkinkan pelestarian identitas kelompok, sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas keindonesiaan warganya.

"Setiap dinamika bernegara, termasuk berpolitik dalam konteks Indonesia mesti bertolak dari sumber nilai dan norma utama kemanusiaan dan kebudayaan Indonesia," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Di tengah arus modernisasi, ujar Rerie, politik cenderung mengesampingkan nilai kemanusiaan. Padahal, tambahnya, dinamika manusia di setiap sektor kehidupan selalu berorientasi untuk kebaikan manusia, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai cita-cita bersama.

Menurut Rerie, kesadaran mutlak perlu ditanamkan kepada setiap warga negara bahwa budaya merupakan representasi seluruh diri manusia Indonesia yang utuh dan politik adalah cara untuk menempatkan manusia Indonesia pada kedudukan tertinggi melalui semangat politik kebangsaan.

Merespons hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem, Muhammad Farhan berpendapat bahwa budaya tidak hanya menghibur, tetapi bisa mencairkan suasana di tengah polarisasi politik yang terjadi di masyarakat.

"Budaya, juga harus memiliki peran yang dapat menyatukan masyarakat," imbuhnya.

Artinya, tegas Farhan, partai politik yang memiliki peran langsung atau tidak langsung harus memperhatikan perkembangan budaya di Indonesia dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memungkinkan budaya berkembang dengan baik.

Lebih lanjut Farhan juga menjelaskan, dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ada 10 objek budaya yang diamanatkan untuk diperhatikan antara lain soal adat istiadat, manuskrip, olah raga tradisional, bahasa dan ritus.

"Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini nantinya akan menjadi salah satu produk politik dalam bentuk kebijakan yang bertujuan mendorong pelestarian kebudayaan yang kita miliki," jelasnya.

Sementara itu, menurut pekerja seni, Christine Hakim, film, tari, dan karya seni rupa merupakan produk budaya. Kebudayaan itu bermakna luas tentang manusia Indonesia termasuk masalah pendidikan di dalamnya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 1.000 etnis, belum pernah memiliki kementerian yang khusus mengurusi kebudayaan, selalu saja digabungkan dengan urusan-urusan sektor lainnya.

"Tidak cukup hanya setingkat direktorat untuk urus kebudayaan di negara yang memiliki kebudayaan yang luar biasa seperti Indonesia," tegas Christine.

Budayawan Sujiwo Tejo sepakat untuk mendukung Christine dalam keseriusan membangun kebudayaan Indonesia. Namun, ia tidak sepakat bila kebudayaan diurus oleh satu kementerian. Karena, segala urusan itu mengandung sisi kebudayaan sepanjang dalam prosesnya lewat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Sujiwo Tejo menegaskan, persetujuannya jika partai politik melakukan gerakan kebudayaan dengan menumbuhkan kembali iklim yang mendukung munculnya kegiatan kebudayaan sehingga dimungkinkan lahirnya produk budaya baru.

"Tapi dengan tumbuhnya lembaga Kebudayaan diharapkan mampu merangsang seniman-seniman tradisional untuk berpikir sesuai jamannya," ujarnya.