Kinerja KPK Menurun, Indeks Persepsi Korupsi Menurun

JawaPos.com – Penanganan kasus korupsi yang terkesan tidak serius dan kinerja KPK yang memburuk membuat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurun. Kemerosotan bahkan semakin dalam sejak lima tahun terakhir. Melihat kondisi belakangan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) pesimistis IPK Indonesia akan membaik.

”Melihat kecenderungan ini, kemungkinan besar hasil survei IPK 2023 akan makin turun dari tahun sebelumnya,” ucap peneliti Divisi Hukum ICW Diky Anandya saat diwawancarai Jawa Pos kemarin (2/1). Menurut dia, kondisi tersebut tak lepas dari penanganan korupsi yang semakin lemah dan tak serius.

Indikatornya bisa dilihat sejak diterbitkannya revisi UU 19/2019 tentang KPK. Sejak berada di bawah payung eksekutif, kinerja KPK kian melempem. UU itu dinilai menggembosi keberanian KPK. Dampak lainnya terlihat pada menurunnya integritas pimpinan KPK. Hal tersebut tampak nyata ketika Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan.

Capaian IPK pada 2022 juga menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun tak ada keseriusan penanganan korupsi. Sebab, skor 34 pada 2022 itu sama dengan skor IPK pada 2014. ”Artinya mandek. Bahwa bisa disebut sebagai kemerosotan,” ucapnya. IPK tertinggi pernah dicapai pada 2019 dengan skor 40.

Untuk memperbaiki citra pemberantasan korupsi ke depan, pengembalian UU KPK menjadi salah satu poin. Dan tentu saja segera disahkannya RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Uang Kartal. Itu akan menjadi barier kuat pemberantasan korupsi.

Utamanya RUU Perampasan Aset. ICW pernah mendata, kerugian negara akibat ulah koruptor pada 2022 mencapai Rp 48,6 triliun. Namun, yang berhasil dikembalikan ke negara hanya 7 persen. ”Artinya, perampasan aset ini sangatlah penting,” tegasnya. (elo/syn/c9/oni)