JawaPos.com - Pada awal dekade ’90-an, pemerintah merekrut pegawai negeri sipil (PNS) dalam jumlah besar. Dampaknya, saat ini hingga 2025 bakal terjadi gelombang pensiun PNS yang juga dalam jumlah besar. Kondisi itu menjadi momentum penataan aparatur sekaligus memaksimalkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi (TI).

Terjadinya gelombang pensiun tersebut dibahas dalam forum kampanye Semangat Berbagi Peran yang digelar Pemimpin.ID di Jakarta kemarin (29/1). Pendiri Negarawan.id yang juga PNS Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Arya Dwari Rahmani mengatakan, gelombang pensiun PNS besar-besaran sejatinya terjadi mulai 2021. Bahkan, jika dihitung sampai 2024 saja, diperkirakan ada 706 ribuan PNS yang pensiun.

"Pada 2021 sampai 2025, pemerintah menghadapi gelombang pensiun PNS besar-besaran. Mereka adalah PNS yang diangkat pada 1990-an," ujar Arya. Mewakili unsur pemerintah, dia mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dengan sistem yang semakin baik. Dengan begitu, bisa direkrut PNS dari pemuda-pemuda yang memiliki kompetensi dan kualitas mumpuni di bidangnya.

Arya menambahkan, saat ini tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik sangat besar. Masyarakat menuntut adanya layanan birokrasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Khususnya pelayanan publik yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat masih memandang pelayanan publik di era revolusi industri 4.0 kok masih begini-begini saja.

Lebih lanjut, Arya mengatakan, budaya kerja di lingkungan birokrasi sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Saat ini tidak harus menunggu tua untuk menduduki jabatan eselon di kementerian dan lembaga. Menurut perhitungannya, sekitar 30 persen jabatan eselon diisi ASN dengan usia 20-an sampai 30-an tahun. "Artinya (birokrasi) kita tidak seperti era dulu. Bukan lagi eranya yang jadi pejabat eselon adalah ASN usia senior," tuturnya.