Kemenkominfo Luncurkan Visi Indonesia Digital 2045, Rencana Jangka Panjang Bidang Digital

JawaPos.com-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan Visi Indonesia Digital (VID) 2045 dalam rangka upaya mendukung terwujudnya visi Indonesia emas 2045, salah satunya target Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terkuat ke-5 di dunia.

“VID 2045 menawarkan rute alternatif guna memperkaya berbagai upaya dan strategi yang sudah ada dengan menyoroti pemanfaatan teknologi digital secara produktif dan terarah, menyajikan strategi konkret untuk mencapai target nasional jangka panjang,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pada peluncuran VID 2045 di Jakarta.

VID 2045 merupakan konsep perencanaan jangka panjang di bidang digital untuk mengorkestrasi kepentingan stakeholder dengan perspektif sektoral dan kewilayahan. VID 2045 disusun untuk menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta) mengenai visi dan strategi Nasional di bidang digital.

Menkominfo menyebut, VID 2045 dirancang memperhatikan prioritas pembangunan pada berbagai dokumen strategis bidang digital, dengan memiliki tiga pendekatan utama, yakni pendekatan ekosistem, sektoral, dan kewilayahan.

Sebagai inisiator penyusunan VID 2045, Kemenkominfo bersinergi dengan lebih dari 50 institusi, mulai dari kementerian/lembaga, asosiasi, akademisi, dan hingga privat dalam menyelaraskan langkah perencanaan pembangunan digital pada 20 tahun mendatang.

“Langkah selanjutnya adalah bagaimana rencana implementasinya dapat dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. Saya berharap VID 2045 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membuat sekaligus mengimplementasikan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk dapat mewujudkan dan menyukseskan transformasi digital Indonesia,” kata Menteri Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyebut, bahwa VID 2045 dapat menyederhanakan berbagai rencana terkait teknologi digital yang diluncurkan oleh berbagai kementerian dan lembaga hingga swasta sebelumnya. Hal ini diperlukan mengingat sektor digital memegang peran besar dalam perekonomian suatu negara.