Sampaikan Sumpah Ini di Hadapan Presiden Joko Widodo, Nawawi Pomolango Sah Menjadi Ketua KPK Sementara

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo secara langsung menyaksikan momen bersejarah di Istana Negara Jakarta pada hari Senin (27/11). 

Acara tersebut adalah pengucapan sumpah jabatan oleh Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan tahun 2019-2024. 

Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, sebuah langkah penting untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam pemerintahan.

Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Muna La Ode Rusman Emba Tersangka Dugaan Suap Dana PEN

Dilansir oleh JawaPos.com dari setkab.go.id, Presiden Republik Indonesia mengambil tindakan strategis dalam upaya menjaga integritas dan efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini tercermin dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P/Tahun 2023, yang secara resmi mengumumkan pemberhentian sementara Ketua Merangkap Anggota KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2024.

Keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan respons pemerintah terhadap tantangan korupsi, tetapi juga menandai langkah penting dalam menjaga independensi dan kredibilitas lembaga anti-korupsi.

Baca Juga: Nawawi Akui Diingatkan Jokowi untuk Hati-hati Menjalankan Tugas Ketua KPK

Sejalan dengan pemberhentian tersebut, Presiden juga mengambil langkah berikutnya dengan mengeluarkan Keppres yang sama, yaitu Nomor 116/P/Tahun 2023, untuk menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK untuk masa jabatan yang sama.

Pengangkatan Nawawi Pomolango menjadi Ketua Sementara menunjukkan upaya serius pemerintah dalam memastikan kelangsungan dan keberlanjutan operasional KPK.

Serta menegaskan komitmen untuk melawan korupsi sebagai prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.

Baca Juga: Nawawi Pomolango Resmi Jadi Ketua KPK Sementara, Intip Estafet Kursi Kepemimpinan di KPK 

Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dorongan baru dalam menjalankan fungsi KPK sebagai penegak hukum anti-korupsi di Indonesia.