Anggaran Belanja Pemilu Jadi yang Terbesar, Sudah Terserap Lebih dari 50 Persen hingga Oktober 2023

JawaPos.com – Kementerian Keuangan mencatat hingga Oktober 2023, anggaran belanja untuk pemilihan umum telah digunakan lebih dari 50 persen. 

Disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, tercatat sudah ada dana yang terserap yakni sebesar Rp18,8 triliun dari total pagu sebesar Rp30,1 triliun.

Informasi ini diungkapkan Isa Rachmatarwata, dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta.

Dikutip dari Antara pada Sabtu (25/11), Isa menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah disalurkan ke 16 kementerian/lembaga, termasuk KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri.

Belanja pemilu terbesar terjadi pada KPU dan Bawaslu mencapai Rp16,3 triliun, sementara 14 kementerian/lembaga lainnya juga telah menggunakan anggaran sebanyak Rp2,6 triliun.

Dampak dari belanja pemilu ini mencakup peningkatan belanja modal pemerintah pusat yang tercermin dalam kenaikan belanja modal APBN dari Rp210 triliun menjadi Rp247 triliun di 2024.

Isa berharap bahwa pelaksanaan anggaran tersebut tetap lancar pada tahun berikutnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menambahkan adanya proyeksi defisit APBN untuk tahun ini sebesar 2,3 persen PDB.

Baca Juga: KPU Surabaya Ajukan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 129 Miliar

Namun, dengan dinamika saat ini, peluang defisit lebih rendah dari 2,3 persen PDB semakin terwujud.

Febrio menekankan bahwa defisit yang rendah ini akan menjadi modal untuk memastikan APBN berfungsi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Pemilu dianggap sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, karena kegiatan terkait cenderung meningkatkan belanja pemerintah.

Hal ini terutama terkait dengan pemilu yang pada gilirannya memengaruhi kondisi masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Febrio menyoroti dampak langsung dari belanja pemilu pada pemerintah dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama seiring dengan berlangsungnya kampanye di Pemilu 2024 yang melibatkan banyak calon anggota legislatif dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

 ***