Presiden Jokowi Melantik DPP dan Wantimpus Legiun Veteran RI, Pejuang dalam Menjaga Semangat Nasionalisme

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo melantik anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Dilansir dari presiden.go.id pada Rabu (22/11), pelantikan tersebut berlaku untuk periode tahun 2022-2027 dan diselenggarakan di Istana Negara.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 44/M Tahun 2023.

Baca Juga: Jokowi Resmi Lantik Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI ubiyanto

Keppres tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pimpinan Pusat Serta Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia Periode Tahun 2022-2027.

Presiden Jokowi menyatakan keyakinannya bahwa para anggota yang dilantik akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Ketua Umum DPP yang baru dilantik, Letjen TNI (Purn) H.B.L. Mantiri, mengungkapkan rasa syukurnya atas pelantikan ini.

Baca Juga: Hari Ini Jenderal Agus Subiyanto Dilantik jadi Panglima TNI Oleh Presiden Jokowi

Dalam keterangan selepas acara, Mantiri menjelaskan bahwa tugas utama LVRI adalah untuk mewariskan jiwa, semangat, dan nilai-nilai tahun 1945 kepada para penerus bangsa.

Beliau juga menyampaikan rasa syukur atas pelantikan yang bersamaan dengan pelantikan Panglima TNI, yang dianggap sebagai salah satu penerus perjuangan para veteran.

"Dengan bersyukur kita bersama-sama satukan kesinambungan, tidak terpisah antara kita yang sudah veteran dengan para TNI yang masih aktif," ujar Mantiri.

Baca Juga: Daftar Kenaikan UMP DKI Selama 15 Tahun Terakhir, Tertinggi Era Jokowi

Berikut adalah beberapa tokoh penting yang dilantik dalam acara tersebut:

Dewan Pimpinan Pusat:

1. Letjen TNI (Purn) H.B.L. Mantiri, Ketua Umum
2. Mayjen TNI Mar (Purn) Nono Sukarno, Kadep Pewarisan Jsn'45
3. Kol Pnb (Purn) Peter Arnold Lumintang, Karo Prosedur Organisasi
4. Kombes Pol (Purn) Drs. I.P. Silalahi, SH., Mhum, Karo Mitra Organisasi dan Badan Pendukung

Dewan Pertimbangan Pusat: