BMKG Ungkap Peringatan Dini Tsunami Belum Efektif untuk Ancaman Aktivitas Non Tektonik

JawaPos.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan evaluasi terhadap sistem peringatan dini tsunami di banyak negara yang dinilainya masih belum efektif dalam mengantisipasi bencana alam, khususnya yang dipicu aktivitas non tektonik.

Menurutnya, evaluasi tersebut mencakup temuan bahwa sistem peringatan dini bencana gelombang tinggi di pesisir pantai umumnya lebih terfokus pada peristiwa tsunami megathrust yang sebelumnya diawali oleh gempa bumi besar.

"Indonesia pernah merasakan dua kali tsunami yang justru bukan disebabkan oleh gempa bumi yaitu tsunami Palu yang terjadi pada bulan September 2018 disebabkan tanah longsor dan tsunami Selat Sunda yang terjadi pada bulan Desember 2018 yang dipicu aktivitas gunung berapi," ungkap Dwikorita dalam World Tsunami Awareness Day Webinar yang diselenggarakan oleh UNESCO - IOC Intergovernmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, Selasa (7/11).

Dalam Webinar yang mengusung tema "Fighting Inequality for a Resilient Future" tersebut, Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan pelajaran penting dari ketidakmampuan sistem peringatan dini tsunami pada tahun 2018 dalam memberikan informasi yang cepat terkait bencana alam yang dipicu aktivitas non tektonik.

Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi dari kejadian lima tahun yang lalu, BMKG telah memperkuat InaTEWS dengan menambah jumlah peralatan sensor gempa untuk memperluas jaringan pemantauan.

Meskipun teknologi peringatan dini semakin maju, dia juga menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat pesisir pantai menjadi kunci utama yang perlu diperhatikan. Maka dari itu, pentingnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai langkah antisipatif jika bencana tersebut sewaktu-waktu kembali terjadi.

Baca Juga: Sambaran Petir Meningkat, BMKG Imbau Warga Jateng Berlindung di Tempat Aman dan Tertutup

Untuk mengatasi hal ini, Dwikorita Karnawati menyarankan penyediaan informasi yang komprehensif dan mudah dimengerti oleh masyarakat, dengan didukung oleh program pendidikan. Kompleksitas tsunami membutuhkan teknologi peringatan dini yang inovatif yang berkolaborasi dengan kearifan lokal.

"Pengetahuan tentang kearifan lokal dapat secara efektif mengakomodasi kemampuan untuk mengakses peringatan dini bagi masyarakat terpencil. Jadi, kolaborasi antara teknologi dan kearifan lokal dapat memperkuat sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami," ujarnya sebagaimana dilansir dari keterangan pers BMKG.

Dalam konteks keberlanjutan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan tsunami, Dwikorita Karnawati memberikan contoh Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang telah dibangun dalam periode 2009-2014. Namun, upaya tersebut harus dimulai kembali dari nol karena adanya pergantian kepala daerah. Karena tidak ada keberlanjutan, akibatnya semua orang tidak siap ketika tsunami melanda kembali pada 2018 silam.

Baca Juga: Siaga Hadapi Perubahan Cuaca, BMKG Imbau Masyarakat Kenali Masa Pancaroba dan Antisipasinya

"Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus tetap berlanjut dari generasi ke generasi, tidak terputus. Bukan berarti karena tidak ada tsunami, upaya tersebut berhenti. Hal ini penting karena gempa bumi dan tsunami bisa datang sewaktu-waktu," imbuhnya.

Dwikorita juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, swasta, NGO, media, dan masyarakat umum, untuk berkolaborasi dalam membangun kesiapsiagaan tsunami. Ia yakin kolaborasi tersebut akan memperkuat sistem peringatan dini, sehingga dapat lebih efektif menekan risiko akibat gempa bumi dan tsunami.