Respons Status Tersangka KPK, Syahrul Yasin Limpo: Saya Segera Kembali ke Jakarta untuk Datang

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

JawaPos.com - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo merespons penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syahrul Yasin Limpo menyatakan segera kembali ke Jakarta untuk menghadapi proses hukum.

Sebab, Syahrul Yasin Limpo pada hari ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menjenguk ibunya yang sedang menderita sakit.

"Saya segera kembali ke Jakarta dan akan menjalani kewajiban hukum datang ke KPK," kata Syahrul Yasin Limpo melalui keterangan tertulis, Rabu (11/10) malam.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pemerasan SYL, Kapolrestabes Semarang Diperiksa 7 Jam Kotak Masuk

Politikus Partai NasDem itu menghormati kewenangan KPK, yang telah mengumumkan secara resmi status hukum dirinya. Ia berkomitmen tetap kooperatif menghadapi proses hukum tersebut.

"Setelah tadi saya bertemu dan mencium tangan Ibunda, saya sungguh merasa menjadi lebih yakin akan bisa melewati semua ini dengan sebaik-baiknya," tegas Syahrul Yasin Limpo.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan yang dilayangkan untuk kesembuhan Ibundanya, sekaligus bagi dirinya guna menghadapi proses hukum ini. Ia berharap diberikan ruang yang cukup untuk melakukan pembelaan dalam proses hukum ini.

Selain Syahrul Yasin Limpo, KPK juga menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono (KS), serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH).

Johanis menjelaskan, Syahrul Yasin Limpo yang merupakan Menteri Pertanian RI untuk periode 2019 s/d 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, diduga membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya.

Sumber uang yang digunakan di antaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di mark up termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian.

KPK menduga, atas perintah dari SYL, Kasdi dan Muhammad Hatta memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang pada lingkup eselon I, para Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekertaris dimasing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4000 sampai dengan USD 10.000.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, lanjut Johanis, juga diketahuai KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah sekitar Rp 13,9 miliar dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan Tim Penyidik.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah

Ikuti kami di Google