KPK Usut Dugaan TPPU Wali Kota Madiun Nonaktif Maidi

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan perkara yang menjerat Wali Kota nonaktif Madiun, Maidi ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Pengembangan penyidikan itu dilakukan setelah KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, pada September 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penerbitan Sprindik tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sedang ditangani.

Namun, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam penyidikan tersebut.

Baca Juga:Yusril: Pemerintah Hormati Keputusan KPK soal Potensi Nusron Wahid Diperiksa

“Saat ini masih sprindik umum, belum ada penetapan tersangka,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (23/9).

“Sprindik barunya terbit per September 2026,” sambungnya.

Menurut Budi, penyidikan lanjutan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK masih mendalami aliran harta dan transaksi yang berkaitan dengan perkara korupsi yang menjerat Maidi. “Pengembangannya berkaitan dengan TPPU,” tegas Budi.

Sementara itu, Maidi saat ini tengah menghadapi proses persidangan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, penerimaan suap, dan gratifikasi.

Baca Juga:KPK Dalami Peran Ipda Yayat di Proyek Pemkab Bekasi, Periksa 11 Saksi

Dalam perkara tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Maidi dengan pidana selama 7 tahun 2 bulan penjara.