Menlu Retno Marsudi Ungkap Empat Pelajaran Penting dari Penyelenggaraan KTT ASEAN dan KTT G20 di Indonesia

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sampaikan pelajaran penting yang dapat diambil dari diselenggarakannya KTT ASEAN dan KTT G20 di Indonesia.

Menlu Retno Marsudi berbagi pengalaman Indonesia sebagai penyelenggara KTT ASEAN dan KTT G20 dalam forum Ministerial Meeting of the Global Governance Group (3GMM) di New York, Amerika Serikat.

Pada pertemuan yang diselenggarakan pada Rabu (20/9) di sela-sela Sidang Umum PBB itu, Menlu Retno Marsudi bagikan empat hal penting dari KTT ASEAN 2023 dan KTT G20 di Indonesia tahun lalu.

Pada pertemuan yang mengangkat tema 'Penguatan Multilateralisme untuk Mencapai SDGs' itu, Menlu Retno mengatakan pelajaran pertama adalah reformasi kerjasama multilateralisme harus jadi agenda utama.

"Bagi negara berkembang, multilateralisme harus bisa membawa hasil nyata; multilateralisme harus inklusif dan jika multilaterlisme tidak berjalan, akan sulit mencapai SDGs," ujarnya dilansir dari Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Rabu (20/9).

Baca Juga: Hari Ketiga Lawatan Jokowi ke KTT G20 di India, RI Perkuat Kerja Sama dengan Italia-Prancis

Di dalam forum yang dihadiri 30 negara kecil dan menengah, anggota G20 serta anggota PBB lainnya, Menlu Retno berikan pelajaran kedua berupa pentingnya memperkuat solidaritas bersama.

Tanpa solidaritas maka target SDGs pada 2030 akan sulit terwujud dan isu solidaritas ini penting untuk digaungkan diberbagai forum internasional maupun multilateral.

Pelajaran ketiga adalah pentingnya peran negara-negara Global South dalam menavigasi situasi sulit dan menjadi penjembatan di tengah perbedaan seperti yang dilakukan Indonesia saat penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 dan KTT G20 2022.

Menlu Retno yang hadir sebagai Troika G20 dalam forum tersebut, menyebut pelajaran penting keempat adalah pentingnya mengarusutamakan SDGs di semua platform.

Masih rendahnya capaian SDGs memerlukan kolaborasi dan terus memperkuat kerja sama agar target pada 2030 dapat tercapai.

"Kebijakan dagang yang diskriminatif harus dihindari. Hak membangun bagi semua harus dihormati," katanya dalam forum 3GMM.

"Dibutuhkan sinergi yang lebih baik untuk memastikan hasil yang berorientasi pada solusi," tambah Menlu Retno. ***