Para Ahli Menyerukan Moratorium Global terhadap Upaya Geoengineer (Rekayasa Kebumian) Iklim Bumi

JawaPos.com - Pakar global mendesak pemerintah harus melakukan moratorium terhadap upaya geoengineering iklim bumi dikarenakan meningkatnya emisi gas rumah kaca dan krisis iklim yang terus terjadi.

Dilansir dari The Guardian, meski rekayasa kebumian (geoengineering) sangat kontroversial, namun diskusi mengenai kelayakannya semakin meningkat seiring dengan dampak cuaca ekstrem yang disebabkan oleh kerusakan iklim yang melanda bumi.

Tidak ada kesepakatan global mengenai geoengineering dan tidak ada aturan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh suatu negara atau dunia usaha.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Kamis, Komisi Pengawasan Iklim meminta pemerintah negara-negara untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil.

Pemerintah juga harus mengizinkan para akademisi untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan geoengineering, terutama dalam bentuk pengelolaan radiasi matahari.

Namun pemerintah tidak boleh melakukan kegiatan seperti itu, panel tersebut memperingatkan karena adanya bahaya yang ditimbulkan jika kita mengutak-atik iklim global dengan cara yang belum dipahami dengan baik.

Pascal Lamy, mantan ketua Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengetuai Komisi Pengendalian Perubahan Iklim (Climate Overshoot Commission) mengatakan pendapatnya.

“Bukan hal yang tidak bisa dihindari bahwa suhu dunia akan melampaui 1,5C, batas suhu global yang telah disetujui oleh pemerintah, namun kemungkinannya semakin besar, itu tergantung pada apa yang kita lakukan,” katanya.

Geoengineering sendiri adalah istilah yang dapat mencakup segala hal mulai dari menghutankan kembali lahan yang luas untuk menyerap lebih banyak karbon, mengecat atap rumah dengan warna putih agar lebih reflektif, atau menyemai lautan dengan besi untuk menumbuhkan lebih banyak plankton dan menyerap lebih banyak karbon.