Bukan Hanya G30S PKI, Simak 7 Peristiwa Bersejarah di Indonesia Sepanjang September

JawaPos.com - Tak hanya Agustus, September juga menjadi bulan yang memiliki rentetan peristiwa bersejarah bagi Indonesia. Kejadian kelam yang terjadi pada 30 September 1965 atau yang terkenal dengan sebutan G30S PKI dan menyebabkan gugurnya sejumlah jenderal menjadi peristiwa paling membekas di benak rakyat Indonesia jika sudah tiba di bulan September.

Namun, sebenarnya masih ada banyak peristiwa bersejarah lainnya yang terjadi di bulan ini dan patut kita kenang. Dilansir dari berbagai sumber, berikut deretan rangkuman peristiwa bersejarah di Indonesia yang terjadi pada bulan September:

1. Terbentuknya Polwan (Polisi Wanita)

Pada 1 September 1948 di Bukittinggi, Sumatera Barat, untuk pertama kalinya dibentuk Polisi khusus Wanita yang tergabung dalam Kepolisian Indonesia. Hal tersebut membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk terlibat dalam dunia kepolisian serta memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dilansir dari situs resmi polri.go.id, terbentuknya Polwan saat itu merupakan inisiatif dari organisasi wanita dan organisasi wanita Islam Bukittinggi. Hal tersebut di latar belakangi oleh kondisi saat itu, dimana Indonesia sedang menghadapi Agresi Militer Belanda II. Polisi laki-laki mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengungsi perempuan hingga polisi sering kali meminta bantuan para istri polisi dan pegawai sipil wanita untuk melaksanakan tugas pemeriksaan fisik. Oleh karena itu, organisasi wanita merasa perlu ada peran perempuan dalam kepolisian.

Akhirnya pada 1 September 1948, Cabang Djawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang bermarkas di Bukittinggi memberikan kesempatan untuk mendidik enam siswi pertama menjadi Polisi Wanita. Keenam siswi beruntung itu ialah Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Loekman, Dahniar Sukotjo, Djasmainar, dan Rosnalia Taher. Sejak saat itu, 1 September diperingati sebagai Hari Polwan.

2. Bergabungnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman di Jogjakarta ke Republik Indonesia

Menurut Pemerintah Daerah DI Jogjakarta yang disampaikan di situs resminya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII menyatakan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman di Jogjakarta resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tepat pada 5 September 1945. Bergabungnya dua kerajaan dari Yogyakarta yang jauh sebelumnya sudah memiliki kedaulatan dan keberadaannya telah diakui dunia itu dinilai berdampak penting bagi keberlangsungan NKRI yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Melalui sebuah dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945, monarki Yogyakarta menjadi kerajaan pertama yang menyatakan bergabung dan resmi masuk dalam bingkai RI. Satu hari setelah itu, pemerintah pusat memberikan Piagam 19 Agustus 1945 yang merupakan bentuk penghargaan atas bergabungnya Yogyakarta dengan RI. Piagam tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan adanya piagam tersebut sekaligus memperkuat kedudukan Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dalam memimpin Yogyakarta.

3. Tewasnya Aktivis HAM Munir Said Thalib

Pada 2004 silam, berita kematian Munir sempat menjadi berita yang menghebohkan publik. Semasa hidupnya, Munir merupakan seorang aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) serta salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS). Selain itu, ia juga menjadi salah satu pendiri Imparsial, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia.

Penyebab kematian Munir pada 7 September 2004 saat menumpangi pesawat Garuda Indonesia Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974 rute Jakarta-Amsterdam menurut polisi Belanda (Institut Forensik Belanda) adalah keracunan. Pada 12 November 2004, mereka mengungkapkan ditemukannya jejak-jejak senyawa arsenik setelah autopsi. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Kemudian sejak 2005, tanggal kematian Munir yakni 7 September, dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia oleh para aktivis HAM.

4. Peristiwa Kerusuhan Tanjung Priok 1984

Pada 12 September 1984 di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara, pernah terjadi peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Kerusuhan tersebut terjadi berawal dari penerapan kebijakan asas tunggal Pancasila untuk menjaga stabilitas pemerintahan Orde Baru.

Namun, penerapan yang dinilai terlalu dipaksakan membuat beberapa kelompok masyarakat tidak setuju sehingga terjadi bentrokan berbau SARA. Akhirnya, puncak kerusuhan itu terjadi ketika sekelompok massa melakukan defile (perarakan barisan) sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya memicu bentrok dengan aparat. Akibatnya, dilaporkan puluhan orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.