DPR Klaim Presiden yang Setujui Rehab Gedung DPR

JawaPos.com JAKARTA – 7 proyek ‘rumah’ anggota DPR tetap akan gol. Anggota DPR RI mengklaim proyek yang menelan anggaran besar ini telah diaminkan Presiden Joko Widodo. 

"Presiden memang sudah setuju. Kami juga sudah menerima surat persetujuan itu," beber Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono di Jakarta, Rabu (19/8).

Padahal, sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat mengelak adanya persetujuan 7 proyek.

Politisi asal Gorontalo ini mengklaim DPR dan Presiden kerap kali membahas proyek di setiap kesempatan. Dengan sendirinya, para pembantu  Presiden yang akrab disapa Jokowi tidak ada alasan membantahnya.

"Kami sering bicarakan dan konsultasikan dengan presiden," akunya.

Meski telah disetujui Jokowi, anggota komisi V itu mengaku, membangun tujuh proyek gedung tidak seperti membalikkan telapak tangan. Bukan baru sekarang diusulkan.

"Prosesnya sudah sejak Januari lalu. Sekarang sudah memasuki program implementasi reform masalah parlemen," jelasnya.

Dia menjelaskan, peran BURT dalam pembangunan proyek ini hanyalah sebagai pembuat kebijakan semata.

"Masalah anggaran, pengawasan, dasar-dasar strategis ke depan, akan saya bacakan di paripurna masalah kebijakan strategis," terangnya.

Nantinya kata politikus Partai Golkar ini, untuk pekerjaan akan diatur ‎lewat Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR.

 "Mulai dari masalah pembangunan, kegiatan teknis, masalah ini-itu, mereka atur sesuai dengan peraturan perundang-undang‎an. Bagian teknis, akan dibicarakan KemenPU dan Pemprov DKI oleh Kesetjenan," papar Roem.

Namun, untuk pelaksanaan tahun ini dirasa belum bisa. Alasannya, masih berpaku pada perencanaan anggaran yang terbilang masih belum jelas.

"Masih direncanakan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Nanti akan membicarakan dengan kami," ujar Ketua Umum MKGR yang baru terpilih.

Dia menambahkan, anggaran yang direncanakan diketok oleh BURT dan Setjen akan diajukan ke Badan Anggaran (Banggar). 

"Sampai sekarang belum diketok. Mungkin masa sidang ini bisa (diketok)," tutur politikus Partai Golkar itu.