Dibutuhkan 1 Juta Formasi ASN 2023, Pemerintah Akan Hapus Honorer, Ganti dengan PPPK Paruh Waktu

JawaPos.com - Pemerintah resmi membuka kembali rekrutmen CPNS tahun 2023 dengan sejuta formasi. Dari sejuta formasi itu 80 persen formasinya akan dialokasikan untuk perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal berharap agar dalam perekrutan itu juga bisa menyerap jutaan tenaga non ASN.

Dikutip dari laman resmi menpan.go.id, Adapun kebijakan dan tahap-tahap penyelenggaraan seleksi sedang disiapkan, baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan formasi sebanyak 1.030.751 terdiri dari CPNS dan PPPK.

Diketahui, pemerintah pusat menetapkan 46.666 kebutuhan. Sedangkan pemerintah daerah 943.373 kebutuhan. Sementara itu, formasi CPNS dari sekolah kedinasan sebesar 6.259.

Sedangkan untuk detail penetapan jumlah kebutuhan (formasi) setiap kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) masih dalam proses finalisasi sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi. 

“Saat ini kami masih memaksimalkan validasi usulan dari K/L dan Pemda, khususnya program prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan,” ujar Anas.

Lebih lanjut terkait PPPK, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa pada 2023 sudah tidak ada lagi pegawai honorer di Instansi Pemerintah. Syamsurizal pun menjelaskan komitmen DPR bersama pemerintah untuk menuntaskan hal itu tanpa ada pemberhentian para tenaga honorer.

Sehingga setidak-tidaknya secara berangsur, pemerintah akan mengambil kebijakan membuat program singkat terlebih dahulu, yakni sejuta dulu, artinya nantinya yang akan dijadikan pegawai PPPK akan dibagi menjadi dua, ada PPPK penuh waktu serta ada juga PPPK paruh waktu.

Pengadaan CASN 2023 mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM untuk mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.