Tuding Novel Baswedan Kritik Tanpa Dasar, Jubir KPK Ali Fikri Minta Polemik Kasus Endar Priantoro Diakhiri

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta polemik jabatan Direktur Penyelidikan (Dirlidik) dapat segera diakhiri. Sebab, Brigjen Pol Endar Priantoro sudah kembali menempati jabatan tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya ingin fokus meningkatkan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, dalam rangka pemberantasan korupsi. Ia pun menyebut, tudingan Novel Baswedan soal penugasan kembali Endar Priantoro tanpa dasar.

"KPK sebagai penegak hukum juga akan terus meningkatkan sinergi dengan APH lain dalam menuntaskan ikhtiar pemberantasan korupsi, sehingga berharap persoalan polemik jabatan dimaksud dapat diakhiri," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (6/7).

Ali mengungkapkan, tudingan Novel Baswedan tersebut hanya asumsi tanpa didasari data dan bukti. Sebab, hal itu sering dilakukan Novel Baswedan. Ia melihat ada sentimen bernuansa sentimen pribadi.

"Kami khawatir dengan narasi yang dibangun tanpa berdasar informasi faktualnya tersebut, masyarakat dapat membacanya seolah hanya sebagai sentimen bernuansa dendam pribadi. Kami tentu tidak ingin itu terjadi.Terlebih dilakukan oleh seorang ASN," ucap Ali.

"Di mana, dalam setiap tindakan dan perilaku juga harus memedomani kode etik profesinya," sambungnya.

Sementara itu berkaitan dengan pengajuan banding administratif pemberhentian Brigjen Endar dari KPK ke Presiden Jokowi, kata Ali, aturan tersebut diatur dalam PP 79 Tahun 2021 tentang Upaya Adminisitratif dan Badan Pertimbangan ASN.

Baca Juga: Sempat Dicopot, Brigjen Endar Priantoro Kembali Jabat Direktur Penyelidikan KPK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut, disebutkan jelas pengertian banding adminsitratif, ruang lingkupnya, dan proses-prosesnya.

"Artinya ada mekanisme yang mesti dilakukan sehingga finalnya lahir sebuah keputusan," pungkas Ali.

Editor: Kuswandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Tuding Novel Baswedan Kritik Tanpa Dasar, Jubir KPK Ali Fikri Minta Polemik Kasus Endar Priantoro Diakhiri

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Tuding Novel Baswedan Kritik Tanpa Dasar, Jubir KPK Ali Fikri Minta Polemik Kasus Endar Priantoro Diakhiri

Tags

Artikel Terkait

KPK Cecar Muhadjir Effendy soal Kuota Haji Tambahan 2022

KPK Cecar Muhadjir Effendy soal Kuota Haji Tambahan 2022 saat Jabat Menteri Agama Ad Interim

Eks Pimpinan KPK Soroti Putusan Uang Pengganti Rp 348 Miliar untuk Eks Direksi Pertamina

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com