Aduan Kasus Pungli PPDB, Inspektorat Jabar Rekomendasikan Kepala Sekolah Disanksi Kepegawaian

JawaPos.com–Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti laporan dugaan pungli di dua SMA Kota Bandung. Laporan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) itu telah diinvestigasi oleh Satgas Saber Pungli.

Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani menyatakan, dari hasil pengawasan khusus terhadap kedua SMA di Kota Bandung tersebut, direkomendasikan satu kepala sekolah dikenakan sanksi kepegawaian tingkat ringan. Sedangkan, satu SMA lainnya masih dalam proses pendalaman.

”Namun demikian terhadap lima sekolah yang dilaporkan telah melakukan kelonggaran dalam kuota PPDB, Inspektorat Daerah memperoleh data yang cukup bahwa kelonggaran kuota PPDB memang terjadi, namun demikian tim masih mendalami apakah terjadi transaksi dalam kasus tersebut,” kata Eni seperti dilansir dari Antara.

Menurut Eni, Inspektorat Daerah tidak hanya menangani laporan mengenai dugaan terjadinya pungutan liar dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bandung. ”Laporan pengaduan juga diterima dalam pelaksanaan PPDB hampir di seluruh Jawa Barat. Di antara laporan yang diterima dan telah ditindaklanjuti, ada yang terbukti namun ada pula yang tidak terbukti,” terang Eni.

”Rekomendasi yang disampaikan beragam sesuai dengan tingkat kesalahan, ada yang masuk dalam kategori ringan, sedang, dan berat,” ujar Eni.

Eni menjelaskan, setidaknya sudah ada tiga kepala sekolah yang direkomendasikan Inspektorat Daerah untuk diterapkan sanksi PNS kategori berat. Masalah ini telah ditindaklanjuti Badan Kepegawaian Daerah dan telah diterbitkan Keputusan Gubernur untuk penjatuhan sanksi. Di samping itu terdapat pula satu kepala sekolah yang diserahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, karena memenuhi kategori tindak pidana korupsi.

Eni menegaskan, Inspektorat Daerah tidak mengistimewakan atau memprioritaskan penanganan pelanggaran PPDB terhadap sekolah tertentu. ”Pada hakikatnya upaya penegakan aturan dilakukan untuk semua sekolah. Dengan demikian seluruh pengaduan yang disampaikan akan diproses, akan tetapi memang belum seluruh proses yang dilakukan telah selesai,” tutur Eni.

Eni menambahkan, penanganan pelanggaran PPDB tidak mudah, sehingga perlu ada penanganan yang bersifat extraordinary yang dapat mengungkap terjadinya fraud yang dilakukan pihak sekolah.

”Kami menyadari bahwa sebetulnya pengaduan tidak akan pernah berhenti, dan bahwa tindakan preventif jauh lebih penting. Oleh karena itu dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2023, kami telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Tugas Saber Pungli untuk melakukan sosialisasi anti korupsi dan anti pungli dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2023,” ucap Eni.

”Hal ini sejalan dengan sosialisasi yang telah dilakukan Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan. Di samping itu, kami juga menjadi bagian dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur yang mengubah beberapa ketentuan mengenai Komite Sekolah,” jelas Eni.

Yang harus dipahami, menurut Eni, Inspektorat Daerah bukan eksekutor yang dapat memberikan sanksi terhadap pelanggar PPDB. Inspektorat Daerah hanya memberikan rekomendasi untuk penjatuhan sanksi kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan, dalam hal ditemukan fakta bahwa telah terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi dalam penyelenggaraan PPDB.

”Namun demikian, bila ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum,” kata Eni.

Untuk menghindari terjadinya kasus pelanggaran serupa pada PPDB Tahun 2023, Inspektorat Daerah melakukan berbagai upaya, mulai dari Pengawasan kepada sekolah berkaitan dengan PPDB dan Pengelolaan Dana BOS, BOPD, dan BPMU sosialisasi pembentukan zona integritas sekolah.

”Kami juga akan membentuk piloting sekolah anti korupsi dan bersama-sama dengan satuan tugas saber pungli, akan melakukan pendampingan untuk membentuk pelajar duta anti korupsi,” ujar Eni.