Universitas Muhammadiyah Jakarta Akan Beri Ruang Untuk Partai Kampanye di Kampus

Ilustrasi Pemilu 2024.

JawaPos.com - Universitas Muhammadiyah Jakarta berkomitmen mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas. Oleh karena itu, kampus akan memberikan ruang kepada partai politik (parpol) untuk berkampanye di lingkungan universitas.

Salah satu kegiatannya adalah ajang adu intelektual antar calon legislatif (caleg) maupun antar parpol. Topik pembahasannya mengenai berbagai isu dan masalah yang berkembang di masyarakat.

Baca Juga: Kapolda Metro Beberkan Bentuk Tindak Pidana Dalam Kasus Kebocoran Data KPK

"Tentu kampanye di kampus ini jangan dipahami secara konvensional. Sebagai warga negara yang baik dan berpendidikan, kita semua diharapkan dapat berpartisipasi politik secara bermartabat," ungkap Rektor UMJ, Ma'mun Murod pada acara wisuda ke-68 Universitas Muhammadiyah Jakarta, di Gedung Nusantara, ICE BSD.

Baca Juga: Intel Lakukan Perombakan Nama Chip-nya, Tak Ada Lagi Awalan dengan Huruf i

"Salah satu bentuk yang dapat kita lakukan adalah menolak kampanye politik uang, serta memilih caleg yang dinilai punya integritas tanpa harus melihat asal partainya," lanjutnya.

Adapun isu yang perlu ditonjolkan dalam adu gagasan kampanye kampus nanti di antaranya tentang korupsi, politik berbiaya mahal, stunting, masalah pendidikan terutama terkait biaya kuliah yang mahal, transformasi kesehatan, kerusakan lingkungan, kemiskinan, hingga ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi yang tinggi.

Baca Juga: Segini Uang yang Harus Dikeluarkan Untuk Biaya Sertifikat Pendidikan Mengemudi

"Kebijakan ini bukan hal asing bagi Muhammadiyah. Selama ini secara tak langsung sudah berjalan. Pada kurun waktu 2023 sudah banyak tokoh politik dari beragam parpol yang hadir di UMJ," imbuhnya.

Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, yang terbukti telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat liberal dari sisi politik. Sebagai kritik keras atas sistem pemilu yang sangat liberal yang berlangsung sejak 2009 itu, melalui Muktamar Solo tahun 2022 Muhammadiyah mengusulkan Sistem Proporsional Tertutup.

Baca Juga: Puan Maharani Soal Berangkat Haji Bareng Anies: Di Sana untuk Ibadah

Adanya Sistem Proporsional Terbuka dapat menimbulkan aspek negatif, seperti maraknya politik uang juga tingginya biaya politik yang akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas dan kuantitas angka korupsi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Transparansi Indonesia 2022, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 34 poin dari skala 0-100. Angka ini turun 4 poin dari tahun 2021 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 110, turun 14 peringkat dibanding tahun 2021 yang berada pada urutan 98 dari 180 negara.

Editor: Banu Adikara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Universitas Muhammadiyah Jakarta Akan Beri Ruang Untuk Partai Kampanye di Kampus

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Universitas Muhammadiyah Jakarta Akan Beri Ruang Untuk Partai Kampanye di Kampus

Tags

Artikel Terkait

Gusma Sebut Pemuda Katolik Tidak Ingin Hanya Menjadi Objek Kampanye

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terima Suap Pengadaan Proyek untuk Bayar Utang Kampanye Sebesar Rp 5,25 Miliar

Ingatkan Kader Golkar Melek Digital, Bahlil Minta Strategi Kampanye Pemilu 2029 Diubah

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com