Ini Keunggulan Rumah Tapak, Dibandingkan Program DP Rp 0 Anies-Sandi

JawaPos.com - Government Relation PT Nusa Kirana, Dhiki Kurniawan mengaku telah merundingkan rumah tapak DP nol rupiah dengan beberapa bank yang ada di Jakarta. Hal itu dilakukan sebagai pilihan kedua jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) menolak untuk bekerja sama dengan PT Nusa Kirana.

"Kita ada beberapa kerjasama dengan beberapa bank, sudah ada tiga bank yang mampu kita diskusikan, ini juga kita mau atur jadwal dengan perbankan," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (2/3).

Jika PT Nusa Kirana tidak didukung Pemprov DKI Jakarta, kata dia, mereka akan menggunakan skema swasta sesuai dengan kaidah-kaidah proyek swasta. Namun, dari sisi pelaksanaan teknis, mereka tetap mengacu kepada prosedur pemerintah yang sudah ada.

Diketahui, program DP nol rupiah milik Pemprov DKI mempunyai prosedur standar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pihaknya pun mengikuti skema perbankan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui keduanya dan pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Nusa Kirana.

Bahkan, dia telah memperhitungkan, rumah tapak DP nol rupiah tidak akan menimbulkan masalah bagi perusahaannya. "Kalau kami tetap memungkinkan (DP nol rupiah), karena kami sudah hitung enggak ada masalah. Tapi kan kalau Pemprov punya standar FLPP," ungkapnya.

Tak hanya itu, dia pun memastikan nantinya rumah tapak DP nol rupiah diperuntunkan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dengan menggunakan mekanisme tenor pembayaran 20 tahun sesuai standar perbankan. Cara ini pun dinilai dapat membantu Pemrov DKI untuk menurunkan suku bunga bank demi kebutuhan MBR.

"Tetap MBR. Kita akan mengacu standarnya seperti itu, tergantung bank pada umumnya. Ini jadi konsen dari Pemprov sendiri bagaimana menurunkan suku bunga dan dari sisi perbankan kemudian juga bagaimana membantu dari sisi perizinan juga sisi harganya, bagaimana mekanisme dari sisi pengembangannya sendiri, karena kan ada BLUD yang akan dibentuk. Jadi kan banyak hal-hal teknis yang harus dikaji dulu dari Pemprov. Kami sendiri ini harus tetap jalan," jelasnya.

Sementara terkait peraturan Bank Indonesia yang tidak menerima DP nol rupiah, Dhiki nengatakan itu hanya berguna bagi program FLPP. Sedangkan PT Nusa Kirana adalah perusahaan swasta yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

"Tidak boleh DP 0 itu talak karena kalau itu kan FLPP. Kalau kami kan bukan FLPP. Jadi enggak ada masalah. Enggak karena kami ini murni dari swasta karena ini tidak ada subsidi apapun dari Pemprov," pungkasnya.