Ubah Aturan Ahok, Pengamat: Kebijakan Anies Lebih ke Arah Pencitraan

JawaPos.com - Dua bulan lebih menjabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno berniat mengubah beberapa kebijakan dan peraturan gubernur yang dibuat pemerintah sebelumnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, tingkah laku Anies tersebut sebagai upaya balas dendam politik. Menurutnya, Anies seharusnya lebih fokus menata ibu kota bukan malah membuat Jakarta mengalami kemunduran.

"Ini jadinya ada sisi politik, ada politik balas dendam. Bahkan, Pak Gubernur (Anies) ini dalam membuat keputusan atau suatu kebijakan itu selalu mau tampil beda jadi mengarah ke pencitraan. Semuanya mau beda," kata Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Senin (25/12).

Beberapa kebijakan yang akan diubah Anies seperti larangan sepeda motor, peraturan gubernur terkait electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar, kegiatan agama di Monas, Reklama LED dan penataan kampung akuarium.

Dia menegaskan, alangkah lebih baik mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu melanjutkan kebijakan sebelumnya yang dianggap baik, bukan merubah dan membuat kemunduran ibu Kota DKI Jakarta.

"Pesoalannya Pak gubernur ini selalu ingin menunjukkan eksitensi yang beda, kemudian jadi persoalan politik yang menunjukkan kapasitas kemampuan Jakarta mengalami kemunduran. Karena lebih banyak ke pencitraan jadinya," tegasnya.

Salah satu peraturan gubernur yang telah diubah Anies adalah tentang penggunaan kawasan Monumen Nasional. Kawasan Monas yang dulu tidak bisa digunakan untuk kegiataan keagamaan, kebudayaan, dan kesenian. Namun, di era Anies, aturan itu akan diubah dengan megizinkan kegiatan keagamaan, kebudayaan dan kesenian digelar di Monas.